.webp)
Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda dinonaktifkan sementara oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, hingga kini belum jelas duduk perkara hingga Bless dinonaktifkan.
Kabar penonaktifan itu disampaikan Bless sendiri. Bless dibebastugaskan lantaran diperiksa Inspektorat.
"Iya (dibebastugaskan)," kata Bless kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bless tidak menerangkan diperiksa Inspektorat terkait hal apa. Namun, pria yang diangkat menjadi Kepala BPPBJ sejak tahun 2018 itu menegaskan pemeriksaannya itu terkait kinerja.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria juga tidak menjelaskan alasan Bless dibebastugaskan. Riza menyampaikan pembebastugasan ini merupakan hal yang biasa.
"Ini sesuatu yang biasa saja. Di dalam ketentuan itu, semua pejabat ada waktunya, ada masa bakti, perlu ada penyegaran, rotasi, mutasi biasa ya. Presiden, gubernur, bupati, kan ada waktunya. Semua ada batasnya. itu sesuatu yang biasa," kata Riza saat kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).
Riza juga menganggap pemeriksaan inspektorat terhadap Bless adalah hal yang wajar. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari proses.
Simak juga 'Anies Belum Vaksinasi Covid-19: Tunggu Hasil Tes Antibodi':
"Semua biasa kalau ada pemeriksaan. Semua kan melalui suatu proses," jelasnya.
Kabar penonaktifan Bless rupanya juga sudah didengar DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Cinta Mega menilai memang sudah waktunya ada penyegaran di BPPBJ.
"Memang sudah waktunya mesti diganti karena memang sudah terlalu lama. Mesti ada penyegaran, mesti regenerasi," ujar Mega kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).
Mega juga sudah mendengar Bless diperiksa Inspektorat DKI Jakarta. Namun, dia belum bisa memastikan apa penyebab Bless dinonaktifkan.
Lebih lanjut, Mega menduga kemungkinan Bless akan ditempatkan di posisi lain. Sampai saat ini, Mega mendengar posisi Plt Kepala BPPBJ dijabat oleh Sigit Wijatmoko yang mengisi jabatan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.
detikcom sudah mencoba menghubungi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk mengonfirmasi penonaktifan bless. Namun sampai saat ini belum mendapat jawaban lebih rinci.
Lantas, ada apa sebenarnya di balik penonaktifan Bless?
