PP Pemuda Muhammadiyah dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola sekitar 19 ribu hektare tanah. Namun, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menuding PP Pemuda Muhammadiyah tak berhak atas pengelolaan tanah tersebut.
Lahan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) terletak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).
Kesepakatan itu terjadi setelah PP Pemuda Muhammadiyah dan Jokowi bertemu dalam agenda silaturahmi di Istana Negara. Tanah yang bakal dikelola itu tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin, yakni Kecamatan Babat Supat, Keluang, Sungai Lilin, dan Batang Hari Leko.
"Lahan ini nantinya akan dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pengelolaan sampah mandiri, pengembangan peternakan, dan pengembangan hidroponik, berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan ikhtiar membantu Visi Muba Maju Berjaya," ujar Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla dikutip dari situs Muhammadiyah, Rabu (24/3/2021).
Presiden Jokowi berkoordinasi dengan Mensesneg Pratikno agar PP Muhammadiyah mendukung konsesi lahan itu.
Selain itu, Jokowi mengarahkan Kementerian Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartanto hingga Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sigit Hardwinarto untuk menetapkan lahan tersebut berada di Sumatera Selatan.
"Dari sini barulah kemudian jelas arahan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), serta menunjuk lokasi HPK yang ada di Sumatera Selatan," jelas Dzulfikar.
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengkritik pengelolaan tanah oleh PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.
"Dalam Reforma Agraria istilah kelola itu tidak ada. Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) itu diberikan dalam bentuk hak atas tanah secara penuh," kata Sekjen KPA Dewi Kartika kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).
Selain itu, dia menilai PP Pemuda Muhammadiyah bukan subjek bagi Reforma Agraria. Sebab, objek reforma agraria harus terlebih dahulu diberikan kepada petani tak bertanah.
"PP Pemuda Muhammadiyah secara institusi bukan subjek yang tepat bagi RA. Sebab, Tanah objek RA wajib diberikan terlebih dahulu kepada petani tidak bertanah, petani gurem, penggarap, nelayan tradisional, masyarakat miskin, masyarakat lokal, dan masyarakat adat. Merekalah yang paling berhak," ungkapnya.
Selain itu, Dewi menyoroti lokasi tanah yang akan dikelola oleh PP Pemuda Muhammadiyah tersebut. Menurutnya, tanah tersebut telah lama digarap oleh masyarakat.
"Lokasi tersebut telah digarap sejak lama oleh masyarakat, telah menjadi kampung serta desa-desa definitif. Artinya, masyarakat setempatlah dan kelompok prioritas di atas yang paling berhak," tegasnya.
