Kala itu, Presiden PKS Sohibul Iman beralasan Fahri melakukan sejumlah pelanggaran. Fahri juga dinilai tidak sejalan dengan arahan partai saat itu. Fahri juga dianggap membela mati-matian Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham'.
Merasa diperlakukan tak adil, Fahri Hamzah pun melawan. Fahri menempuh jalur hukum terhadap keputusan PKS itu.
Dalam gugatannya, Fahri meminta agar pemecatannya dari PKS dinyatakan tidak sah. Fahri juga meminta ganti rugi kerugian materiil dan imateriil berjumlah Rp 501.101.650.000.
Pada Desember 2016, PN Jaksel mengabulkan gugatan Fahri Hamzah. PN Jaksel membatalkan pemecatan Fahri. Majelis hakim juga membatalkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Pimpinan DPR RI dari PKS. Putusan itu membuat Fahri tetap bisa duduk sebagai pimpinan DPR.
PN Jaksel, dalam putusan No 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel. juga meminta PKS membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp 30 miliar.
Gugatan Rp 30 miliar itu dikabulkan karena majelis menganggap apa yang dialami Fahri setelah dipecat sangat berat. Majelis menganggap Fahri mengalami tekanan psikologis akibat pemecatan tersebut. Namun PKS tak menyerah.
PKS pun mengajukan permohonan banding hingga kasasi atas putusan itu, dan kandas. Sehingga PKS mengajukan PK, di tingkat PK, MA memutuskan mengabulkan PK yang diajukan PKS. Putusan tersebut tertuang dalam putusan No 123 PK/PDT/2020.
(zap/gbr)
