Pengacara Jhoni Allen Jadikan 'Fahri Hamzah vs PKS' Referensi Gugat AHY dkk

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 15:38 WIB
Jakarta -

Pengacara Jhoni Allen Marbun, Slamet Hasan, berbicara mengenai kemiripan kasus kliennya yang menggugat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dkk dengan kasus Fahri Hamzah vs PKS. Menurut Slamet, kasus Fahri Hamzah dan Jhoni Allen mirip karena sama-sama dipecat secara sepihak.

"Ini mirip (kasus Fahri Hamzah vs PKS) kenapa? Karena pada saat kita ketemu Jhoni Allen ini karena ada kemiripan, yakni Pak Fahri Hamzah, pada saat itu dipecat juga tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, atau tidak ada klarifikasi. Tahu-tahu dikirim surat pemecatan oleh kurir, mirip seperti yang dilakukan oleh Demokrat terhadap Jhoni Allen," ujar Slamet seusai sidang di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/3/2021).

Menurut Slamet, perbedaannya adalah PKS yang memutuskan pemecatan anggota itu disebut tahkim. Sedangkan Partai Demokrat itu ada apda dewan kehormatan.

"Hanya saja, kalau PKS itu dilakukan oleh apa namanya... oleh tahkim. Kalau Demokrat itu dewan kehormatan, jadi cuma beda nama saja, tapi perbuatannya mirip," ucapnya.

Slamet juga mengaku kasus Fahri Hamzah vs PKS yang sempat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, menjadi salah satu referensi gugatan Jhoni Allen terhadap AHY. Dia juga berharap putusan perkara Jhoni nanti sama dengan putusan Fahri Hamzah.

"Makanya kami menggunakan itu sebagai salah satu referensi, bahwa ini seharusnya ini punya yurispridensi, seharusnya diperlakukan sama," tutur Slamet.

Diketahui, Jhoni Allen Marbun menggugat AHY dkk karena tidak terima dipecat sebagai kader Partai Demokrat (PD) secara sepihak. Jhoni dalam gugatannya juga meminta AHY dkk membayar Rp 55,8 miliar.

Sementara itu tentang Perseteruan Fahri Hamzah dengan PKS sudah berlangsung sejak 2016. Hal itu bermula dari pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader PKS.

Sebelum dipecat, Fahri sempat dilaporkan ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Fahri juga diminta mundur dari pimpinan DPR RI.

Fahri kemudian dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016. Pemecatan dikukuhkan dengan penandatanganan SK pada 1 April 2016 oleh Presiden PKS Sohibul Iman terkait keputusan Majelis Tahkim tersebut.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2