Wamenhan: Pembinaan Bela Negara Program Prioritas Revolusi Mental

Rahmat Fathan - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 12:05 WIB
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra (Fathan/detikcom)
Jakarta -

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra berbicara soal Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Dia menyebut PKBN itu program prioritas nasional.

Hal itu dipaparkan saat membuka kegiatan Rembuk Nasional 2021 terkait program bela negara. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha, serta berbagai lembaga pemerintahan.

"Dengan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kegiatan Rembuk Nasional Bela Negara Tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka," ujar Herindra di Pullman Hotel Central Park, Podomoro City, Jalan Letjen S Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (24/3/2021).

Herindra menjelaskan, kegiatan rembuk nasional ini sangat penting dan strategis. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi momentum silaturahmi antarlembaga pemerintahan terkait program PKBN yang menjadi prioritas nasional.

"Rembuk nasional ini saya pandang sebagai kegiatan yang penting dan strategis. Di samping sebagai ajang silaturahmi, juga sebagai wahana membangun sinergi dalam melaksanakan PKBN yang merupakan bagian program prioritas nasional 'Revolusi Mental'," ucapnya.

Adapun kegiatan rembuk nasional kali ini bertemakan 'Menyatukan persepsi dan optimalisasi program nasional bela negara dan sinkronisasi program kebijakan PKBN secara masif dan berkesinambungan'. Herindra lantas berharap persepsi bela negara dapat terbangun dalam kegiatan ini.

"Melalui rembuk nasional ini saya berharap dapat terbangun kesamaan persepsi dan satu langkah dalam penyelenggaraan secara nasional. Baik di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, maupun lingkup pekerjaan," kata dia.

Herindra menyebut PKBN secara nasional sudah dikuatkan dengan adanya PP Nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan UU No 23 Tahun 2019 tentang PSBN untuk pertahanan negara. Herindra mengatakan bela negara merupakan hak dan kewajiban yang diamanatkan undang-undang.

"Hak dan kewajiban bela negara juga diatur dalam UU No 3 Tahun 2002 Pasal 9 dan diperkuat dengan UU No 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dari berbagai ketentuan tersebut dapat dipahami bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara Indonesia yang tak bisa ditawar lagi," jelas dia.

(idn/idn)