PN Jayapura Vonis Koruptor Wajib Balikin Rp 16 M Atau Diganti 3 Bulan Bui

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 10:39 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasu palu hakim (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jayapura -

Pengadilan Negeri (PN) Jayapura menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada mantan Kepala BPD Papua Cabang Enarotalidi Paniai, Marsi Prasongko Hadi. Mardi diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya, yakni Rp 16 miliar atau diganti 3 bulan kurungan apabila asetnya tidak cukup.

Hal itu tertuang dalam putusan PN Jayapura yang dikutip detikcom, Rabu (24/3/2021). Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata ketua majelis Maria Magdalena Sitanggang.

Hukuman tersebut di bawah tuntutan jaksa yang menuntut 10 tahun penjara. Majelis juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp 16.161.678.505 paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila tidak mempunyai harta, maka terdakwa harus mengganti uang yang dikorupsi Rp 16 miliar itu dengan hukuman 3 bulan penjara.

"Dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan," ucap majelis hakim yang beranggotakan Elisa Titahena dan Bernanrd Akasian.

Pidana 3 bulan sebagai pengganti uang yang dikorupsi Rp 16 miliar ini jauh di bawah tuntutan jaksa yang menuntut 5 tahun penjara. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jayapura tertulis tidak ada upaya hukum banding dari terdakwa dan jaksa.

Putusan di atas kemudian disorot oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka menyayangkan pidana penjara pengganti yang tertuang dalam putusan masih sangat rendah. ICW juga menemukan dari total 549 terdakwa yang dijatuhi vonis pidana penjara pengganti, rata-rata hukuman hanya 1 tahun 1 bulan penjara.

"Maka dari itu, menjadi hal wajar jika terpidana, selain karena telah mengalihkan aset ke pihak lain, lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang membayar uang pengganti," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

Simak juga 'ICW Nilai KPK Tak Serius Tangani Korupsi yang Melibatkan Parpol':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/haf)