PDIP: Penanganan Tak Adil, Kasus Freeport Bisa Membesar

Jakarta - Pemerintah Indonesia harus serius dalam menanggapi permasalahan antara PT Freeport Indonesia dengan masyarakat Papua. Penanganan tidak adil akan menyebabkan kasus itu makin besar.Demikian disampaikan Sekjen PDIP Pramono Anung usai jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, Jalan Pintu I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/4/2006). "Kalau penanganan tidak hati-hati dan tidak menimbulkan keadilan di masyarakat (Papua) maka tuntutan ini akan menjadi snow ball dan akan menggelinding menjadi lebih besar klagi," kata Pram. Untuk menangani masalah Freeport, lanjut Pramono, pemerintah tidak punya banyak pilihan, kecuali harus menjalankan apa yang sudah menjadi konsekuensi. "Seperti otonomi khusus yang diberikan, pilkada yang ada harus segera dijalankan. Jangan diundur-undur karena kepentingan parpol tertentu," tandas Pram. Pramono menegaskan PDIP akan mengawasi kinerja pemerintah dengan memberdayakan anggota-anggota yang ada di parlemen agar berjalan sesuai tujuan masyarakat Papua. "Walaupun kita kadang berjalan sendiri," katanya.Menurut Politisi PDIP itu, sebenarnya ada dua masalah pada kasus Freeport. Pertama, kontrak karya yang harus bebas dari KKN. "Jika ada KKN perlu keberanian dari berbagai pihak untuk membongkarnya demi kepentingan bangsa. Jangan ditutup-tutupi," tegas Pram.Kedua, harus menghormati kontrak karya tersebut. Dengan demikian pemerintah dan PT Freeport Indonesia harus duduk bersama untuk memperbaiki itu semua. (iy/)