MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS Pilbup Halmahera Utara

Andi Saputra - detikNews
Senin, 22 Mar 2021 20:22 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Foto: Gedung MK (Rengga Sancaya)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS Pilbup Halmahera Utara 2020. PSU harus dilakukan paling lama 45 hari kerja setelah keputusan MK dibacakan.

"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang 4 (empat) TPS, dalam waktu paling lama 45 hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini," kata Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube, Senin (23/3/2021).

Empat TPS itu terdiri dari:
- TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk
- TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo
- TPS 01 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara
- TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara

Selain itu, Selain itu, MK juga memerintahkan pembuatan TPS khusus untuk karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pilbup Halmahera Utara 2020, namun belum menggunakan hak pilihnya.

"Sehingga perlu dibuat TPS khusus yang berada di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals, dan pembentukan TPS khusus tersebut dilakukan melalui koordinasi antara KPU Kabupaten Halmahera Utara dan PT Nusa Halmahera Minerals, termasuk dalam melakukan validasi terhadap data-data karyawan yang terdaftar di dalam DPT," ucap Anwar.

MK memerintahkan KPU Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil PSU di empat TPS dan TPS khusus untuk karyawan PT Nusa Halmahera Minerals dengan suara yang tidak dibatalkan. Setelah itu, KPU Halmahera Utara dipersilahkan mengumumkan hasilnya.

"Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud di atas dengan yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah," papar Anwar.

MK juga memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan, kepada Bawaslu untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

"Memerintahkan kepada Polri beserta jajarannya, khususnya Polda Provinsi Maluku Utara dan Polres Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya," tutur Anwar.

Kasus bermula saat KPU setempat membuat Keputusan rekapitulasi suara Frans Manery-Muchlis Tapi Tapi meraih sebesar 50.697. Sedangkan Joel B Wogono-Said Bajak sebesar 50.078 suara. Atas selisih suara itu, Joel-Said menggugat KPU ke MK.

(asp/zak)