DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Global TV

Jakarta - Penyalahgunaan hak siar Global TV dipertanyakan sejumlah anggota DPR. Apalagi hal itu terkait dengan katebelece mantan Mensesneg Muladi. Pemerintah pun diminta bersikap tegas jika menemukan hal-hal yang tidak prosedural dalam kasus ini.Anggota Komisi I dari FPDIP Effendy Simbolon secara tegas mendesak pemerintah meninjau ulang izin hak siar Global TV, sehingga keadilan bisa dirasakan oleh semua kalangan, tidak hanya kelompok tertentu saja."Saya sangat prihatin terhadap mekanisme perizinan saat itu, masak dari izin untuk pendidikan dan dakwah menjadi bisnis. Jadi perlu ditinjau. Kalau ada yang salah ya harus dicabut," kata Simbolon kepada detikcom di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (1/3/2006).Maraknya rekomendasi dari pejabat negara seperti yang mewarnai kasus ini, imbuh dia, merupakan fakta yang terjadi di era Orde Baru yang berlanjut pada zaman pemerintahan Habibie. Karenanya agar tradisi dan kebiasaan itu tidak berlanjut di era reformasi, pemerintah harus memperbaiki sistem perizinan dan mengecek ulang perizinan-perizinan hak siar televisi swasta.Sementara itu Ali Muchtar Ngabalin dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi mengatakan, Komisi I masih mempelajari data-data mengenai surat rekomendasi Muladi yang berkaitan dengan izin hak siar Global TV. Jika ditemukan kejanggalan, Komisi I akan memanggil Muladi untuk meminta klarifikasi soal hal itu."Kita masih mempelajari data-datanya, kita nanti akan panggil Muladi kalau ada yang tidak benar. Nggak ada urusan!" tandasnya.Sekadar diketahui, surat Muladi dilayangkan saat ia menjabat sebagai Mensesneg. Saat itu Muladi mengirimkan surat kepada Menko Polkam, Menristek/Kepala BPPT, dan Menpen agar diberikan izin frekuensi kepada Global TV. Rencananya Global TV akan menyiarkan program acara IIFTIHAR yang berbasis ilmu pengetahuan, agama, teknologi, dan budaya untuk mengkonter berita-berita ala barat. Namun kenyataannya justru sebaliknya, Global kini menayangkan acara-acara komersial. (umi/)