Respons Bamsoet soal Kasus All England hingga Tren Kasus COVID-19

Erika Dyah - detikNews
Jumat, 19 Mar 2021 17:40 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membuka pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) Virtual 2021 Fase II.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Indonesia baru saja dihebohkan dengan kabar tim bulu tangkis Indonesia yang dipaksa atau ditarik mundur dari All England. Alasannya karena terdapat satu penumpang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam pesawat yang ditumpangi tim Bulutangkis Indonesia dari Istanbul ke Birmingham. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ikut menanggapi dan menyayangkan kejadian yang menimpa tim bulutangkis Indonesia.

Ia pun meminta ketua PBSI untuk mendorong pertanggungjawaban Badminton World Federation (BWF) yang meminta Tim bulu tangkis Indonesia untuk mundur dalam pergelaran pertandingan bulutangkis All England 2021 meskipun beberapa atlet telah lolos ke babak 16 besar.

Tak hanya itu, Bamsoet juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) dan KBRI untuk terus melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Inggris dan pihak penyelenggara pertandingan bulutangkis All England 2021, atas ditarik mundurnya kontingen Indonesia dari All England.

"Seperti dengan melakukan komunikasi meminta penundaan sementara penyelenggaraan event bulutangkis All England 2021, mengingat seluruh tim Indonesia dinyatakan negatif dari COVID-19," jelas Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (19/3/2021).

Bamsoet juga menekankan agar Kemenlu RI melalui KBRI dapat terus mengawal kasus ini juga memastikan National Health Service (NHS) tidak melakukan tindakan diskriminatif dalam menetapkan keputusan tersebut kepada kontingen Indonesia.

Wacana Kemendikbud Adakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah

Selain kasus di atas, Bamsoet juga menanggapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang menyatakan kalau sekolah wajib memberikan pilihan pembelajaran tatap muka/PTM secara terbatas. Adapun pilihan ini rencananya diberikan mulai dari Juli 2021 atau tahun ajaran baru 2021, yakni setelah mayoritas guru dan tenaga kependidikan menerima vaksin COVID-19.

Bamsoet menyampaikan agar Kemendikbud tidak terburu-buru dalam menetapkan kebijakan tersebut.

"Harus melalui pertimbangan yang matang, mengingat walaupun kasus COVID-19 disinyalir mengalami penurunan, namun kewaspadaan tetap harus dijaga di tengah situasi yang masih dinyatakan pandemi," terangnya.

Bamsoet pun mendorong agar Kemendikbud tetap memperhatikan perkembangan angka kasus COVID-19 di setiap wilayah sebagai salah satu pertimbangan untuk mewajibkan pembukaan sekolah.

Ia juga berpesan agar Kemendikbud tetap memperhatikan tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) di wilayah yang sekolahnya akan dibuka.

Bamsoet menambahkan, Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan diharapkan dapat memastikan sekolah melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum pembukaan sekolah. Sebab menurutnya, dibutuhkan pengawasan dan perhatian yang cukup ketat terhadap anak didik yang masih berusia anak-anak hingga remaja. Ia juga menekankan perlunya sarana, prasarana, infrastruktur, pemeriksaan syarat kesehatan yang ketat, dan standard operating procedure/SOP yang jelas terhadap implementasi PTM di era pandemi. Serta tak ketinggalan, pentingnya izin dari orang tua/wali dari siswa/i bersangkutan.

Selain itu, Bamsoet meminta Kemendikbud memastikan tiap sekolah melakukan sosialisasi dan meminta perizinan orang tua sebelum melakukan kegiatan PTM terbatas.

"Mengingat pentingnya izin dan peran orangtua siswa dalam membantu anaknya mempersiapkan diri menghadapi PTM dan bagaimana menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, serta memberikan arahan kepada orang tua murid yang masih belum mengizinkan anaknya untuk melakukan kegiatan PTM di sekolah," lanjutnya.

Ia pun berharap, Kemendikbud dapat mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah/BOS kepada sekolah-sekolah secara benar dan tepat sasaran. Juga memastikan sekolah dapat menggunakan dana BOS tersebut untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan penunjang kegiatan PTM di sekolah.

Tren Penurunan Kasus COVID-19

Selain itu, Bamsoet juga menyoroti tren kasus COVID-19 yang mengalami penurunan secara keseluruhan di Indonesia. Ia meminta agar pemerintah tetap mengupayakan penurunan penyebaran virus Corona ini.

Ia pun berpesan agar pemerintah tak lengah terhadap tren penurunan tersebut, serta tetap berkomitmen secara teguh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Tetap menggencarkan upaya testing dan tracing di setiap daerah, khususnya daerah yang angka kasus hariannya masih tinggi, serta meningkatkan kualitas treatment, khususnya bagi pasien COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit, ruang isolasi tertentu, maupun isolasi mandiri di rumah," tegas Bamsoet.

Bamsoet pun mendorong agar pemerintah terus melakukan negosiasi pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. Ia berharap agar seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat kesehatan dapat diberikan vaksin secara gratis, sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity dapat segera terbentuk.

Tak hanya itu, Bamsoet juga menegaskan pemerintah untuk memastikan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia telah melalui tahapan uji klinis sesuai standar pengujian vaksin. Serta memastikan efikasi, keamanan, dan kehalalan dari vaksin tersebut.

Tak lupa, Bamsoet mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. Yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

"Kunci utama keberhasilan memutus mata rantai COVID-19 adalah kedisiplinan menerapkan prokes dalam kegiatan sehari-hari, di samping adanya pemberian vaksinasi bagi warga negara Indonesia," kata Bamsoet.

Limbah Plastik Indonesia

Diketahui, Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara pengimpor plastik juga limbah plastik terbanyak di dunia. Merespons fakta tersebut, Bamsoet meminta komitmen pemerintah untuk tetap melaksanakan pelarangan penggunaan kantong plastik.

Bamsoet pun mendorong pemerintah agar secara perlahan bisa membatasi impor limbah plastik dan mengandalkan sampah plastik lokal untuk diolah oleh industri daur ulang dalam negeri menjadi bahan baku berbagai sektor industri.

"Impor limbah plastik bagi Indonesia menjadi celah masuknya limbah plastik berbahaya ke dalam negeri dan berdampak merugikan negara serta mengancam kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat," tuturnya.

Bamsoet berharap agar pemerintah dapat mengintervensi aturan produksi plastik di perusahaan manufaktur. Salah satunya dengan merumuskan aturan mengenai industri plastik guna mendorong ekonomi sirkular dan industri daur ulang dalam negeri.

"Jika ingin mewujudkan ekonomi sirkular, jenis plastik bermasalah harus dikeluarkan dulu dari pasaran," pungkas Bamsoet.

Ia pun meminta kerja sama pemerintah dan swasta untuk ikut berkontribusi menyelesaikan permasalahan limbah plastik. Salah satunya dengan membentuk sistem penarikan kembali kemasan untuk diatur ulang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular.

Terakhir, Bamsoet meminta pemerintah untuk terus berkomitmen dalam mengurangi sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Adapun hal ini tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Plastik Laut 2018-2025.

(mul/ega)