Sidang Dakwaan Habib Rizieq

Jaksa: Satgas COVID-19 Ditolak Markaz Syariah Saat Akan Rapid Tes Siswa Ponpes

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 19 Mar 2021 15:20 WIB
Habib Rizieq Shihab tiba di Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Setiba di Polda Metro Jaya, ia sempat mengacungkan jempol.
Habib Rizieq (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Jaksa menilai kedatangan Habib Rizieq ke acara di pondok pesantren miliknya di Megamendung, Bogor, menimbulkan kerumunan. Usai acara, Bupati Bogor telah mengirimkan surat untuk melakukan rapid test kepada siswa dan pengurus di pondok pesantren alam agrokultural Markaz Syariah.

"Pada tanggal 27 November 2020, Bupati Bogor melalui surat Nomor 333/Covid-19/Sekret/XI/2020 yang ditunjukkan kepada Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di KP Babakan Pakancilan, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, untuk melakukan rapid test terhadap siswa dan pengurusnya yang dilaksanakan pada 30 November 2020," ujar jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Jumat (19/3/2021).

Pemeriksaan ini disebut akan dilakukan oleh Camat Megamendung Endi Rismawan selaku Satuan Tugas COVID-19 di tingkat kecamatan. Namun, jaksa mengatakan pihak pondok pesantren mengirimkan surat berisi penolakan untuk dilakukan rapid test.

"Namun permintaan tersebut ditolak oleh pihak Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah milik terdakwa tersebut melalui suratnya tanggal 28 November 2020 ditunjukkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor," kata Jaksa.

Jaksa menuturkan isi surat tersebut menegaskan bahwa satuan tugas COVID-19 Kabupaten Bogor tidak diperkenankan melakukan rapid test. Dengan alasan, pemeriksaan rapid test telah dilakukan oleh tim MER-C.

"Isi suratnya berbunyi bahwa tim satuan tugas COVID-19 Kabupaten Bogor tidak diperkenankan untuk melakukan rapid test kepada siswa Pondok Pesantren dan juga pengurusnya, dengan alasan pondok pesantren agrokultur tersebut telah melaksanakan rapid test dengan tim MER-C pada Sabtu, 21 November 2020," tutur jaksa.

Jaksa menilai kegiatan yang dilakukan Habib Rizieq menimbulkan adanya klaster baru dan menghalang-halangi petugas dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu, dengan adanya acara tersebut, kondisi kasus aktif Kabupaten Bogor dinilai semakin meningkat dan masuk zona merah.

"Dengan adanya kenaikan jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 akibat kerumunan pada kegiatan terdakwa menimbulkan klaster baru, sehingga telah menghalang-halangi upaya pemerintah daerah Kabupaten Bogor melalui satuan tugas COVID-19 dalam upaya mengawasi dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Dengan target yang semula berada pada zona oranye untuk dipulihkan zona hijau atau setidak-tidaknya tetap pada zona oranye, namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu meningkatkan zona merah," pungkasnya.

Atas perbuatannya, Habib Rizieq didakwa dengan pasal berlapis. Berikut ini pasal yang menjerat Habib Rizieq dalam kasus Megamendung:

1. Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau
2. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau
3. Pasal 216 ayat (1) KUHP (dwia/dhn)