Sikap Moderat Perlu Diperbesar

Den Haag - Kebebasan berekspresi bisa mudah tergelincir ke dalam kebebasan ekstrimisme. Indonesia-Belanda perlu berbagi pengalaman dalam mengelola hubungan antariman.Hal itu dikemukakan Deputy Chief of Mission (Wakil Kepala Perwakilan RI) di Den Haag, Djauhari Oratmangun, dalam sambutan pembukaan Dialog Antariman Indonesia-Belanda (28/2/2006) di gedung KBRI, jalan Tobias Asserlaan 8, Den Haag. Dialog ini akan berlangsung hingga besok 3/1.Di hadapan peserta dialog dari kalangan pemerintah, pemimpin agama, institusi akademik, media, LSM kedua negara dan pemuka masyarakat Belanda, Djauhari menegaskan kembali sikap dan kebijakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai perlunya dialog antariman, terutama menyusul 'krisis kartun' dengan sasaran antara lain untuk mencapai pengertian lebih besar dan harmoni antarkomunitas dan keimanan yang berbeda.Di samping itu juga menghilangkan prasangka, ketidaktahuan, intoleransi, dan kebencian. Kemudian memberdayakan komunitas agama sehingga mereka dapat ikut mengambil manfaat globalisasi, meningkatkan kehidupan spiritual, dan mengembangkan ketahanan komunitas agama berdasarkan atas toleransi dan perdamaian.Sasaran lainnya, menurut Djauhari, adalah perlu memberdayakan suara moderat sehingga menjadi kekuatan besar dalam dinamika masyarakat. "Yang dimaksud moderat di sini adalah mereka yang memegang kuat sikap tengah, dalam mempromosikan rasa hormat dan menghargai orang lain," paparnya. Djauhari mengingatkan bahwa mereka yang menganut kebebasan mengemukakan pendapat juga bisa dengan mudah tergelincir ke dalam kebebasan ekstrimisme, sebuah brinkmanship (kebijakan mendorong keadaan bahaya sampai ambang batas, red) yang bertumpu pada islamofobia. "Ini juga sebuah bentuk ekstrimisme yang ingin kita hindari," kata diplomat yang saat ini memegang kendali KBRI Den Haag, karena pos Dubes masih kosong.Indonesia Sebuah ModelPada bagian lain Djauhari memaparkan perjalanan panjang Indonesia dalam mengarungi dinamika hubungan inter- dan antaragama, termasuk selama masa kolonial yang dikelola Belanda. Setelah proklamasi, harmoni hubungan intra- dan antaragama itu bahkan menjadi tujuan cita-cita nasional. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia juga telah lolos uji dalam mentransformasikan dirinya menjadi negara demokrasi terbesar ketiga. "Namun demikian, setelah peristiwa 11/9 hubungan harmonis itu seperti diuji. Dan ini juga dihadapi Belanda," kata Djauhari, mengaitkan kondisi yang saat ini juga dihadapi Belanda atas penduduknya yang majemuk.Menurut Djauhari, dalam situasi sekarang, terutama setelah dipicu insiden 'kartun Denmark', kebutuhan untuk lebih saling mengerti dan hormat-menghormati itu makin membesar dalam hal menangani hubungan sensitif semacam itu. "Inilah saatnya bagi Indonesia dan Belanda untuk berbagi pengalaman dalam upaya menemukan cara terbaik untuk mengelola hubungan antariman atau keyakinan agama," demikian Djauhari. (es/)