KPK menjelaskan kedatangan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ke gedung KPK. Menurut KPK, Susi datang untuk keperluan syuting bersama Ketua KPK, Firli Bahuri.
"Acara syuting," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).
Susi memang sempat muncul bersama Firli di lobi gedung KPK. Keduanya tampak tengah melakukan kegiatan syuting untuk acara TV.
Susi tampak keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.55 WIB. Dia enggan mengomentari pertanyaan soal kebijakannya yang dibawa-bawa oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikatan, Edhy Prabowo, saat persidangan kasus dugaan suap di PN Jakarta Pusat.
"No comment," ujar Susi.
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti tiba-tiba mendatangi KPK. Susi hadir setelah Edhy Prabowo 'menyerang' kebijakan Susi sewaktu jadi menteri saat persidangan perkara suap dalam perizinan ekspor benih lobster atau benur.
Dalam persidangan itu, Edhy Prabowo menceritakan soal kebijakan Susi Pudjiastuti terkait pelarangan budi daya benih bening lobster atau benur yang diprotes warga. Edhy bahkan menyebut ada kejadian pembakaran polsek.
Edhy menyampaikan itu saat bersaksi di sidang perkara suap ekspor benur dengan terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito. Edhy, yang juga sebagai tersangka dalam kasus ini, menyebut ada protes karena banyaknya warga yang diamankan karena penangkapan benur.
"Kebijakan apa pun harus ada sosialisasi. Nah, akibatnya banyak sekali protes-protes. Ada polsek yang dibakar masyarakat karena penegakan hukum pelarangan terhadap penangkapan lobster ini sudah masif sehingga banyak yang ditangkap waktu itu," kata Edhy secara virtual dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/3/2021).
Edhy menjelaskan keinginan membuka keran budi daya dan ekspor benur sudah ada sejak ia duduk di DPR. Saat itu, dia melihat kebijakan Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan.
"Pada saat saya Ketua Komisi IV, saya sebagai mitra KKP, Ibu Susi, banyak masukan masyarakat di pesisir selatan Jawa, kemudian daerah Lombok, Bali, dan Indonesia timur, Sulawesi, dan mereka merasa kehilangan pekerjaan dengan dilaksanakannya Permen KP No 56/2016," kata Edhy.
Edhy menyebut banyak orang kehilangan pekerjaan akibat Permen KP No 56/2016 soal pelarangan benih lobster. Dia menyebut seharusnya ada solusi sebelum kebijakan itu dikeluarkan.
Tonton juga Video: KPK Dalami Peran Edhy Prabowo Terkait Rp 52 M yang Disita
