BPBD Prioritaskan 6 dari 10 Daerah Rawan Karhutla di Sumsel, Ini Daftarnya

Prima Syahbana - detikNews
Kamis, 18 Mar 2021 08:37 WIB
Kebakaran hutan terjadi di sejumlah titik di Pulau Sumatera. Berdasarkan data BMKG pada Rabu (3/3/2021) jumlah titik panas di Riau sebanyak 34 titik.
ilustrasi kebakaran hutan (Foto: Antara Foto)
Palembang -

6 daerah di Sumatra Selatan (Sumsel) masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini didasari hasil evaluasi dan riwayat kebakaran hutan di tahun-tahun sebelumnya.

"Pada umumnya 10 daerah masih rawan karhutla, namun kita evaluasi dan melihat dari history (riwayat) di tahun sebelumnya. Tahun ini kita fokus pada enam daerah," kata Kepala BPBD Sumsel, Iriansyah, Kamis (18/3/2021).

6 daerah itu yakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, dan Penukal Abab Lematang Ilir. BPBD Sumsel berkoordinasi bersama sektoral lainnya untuk cegah dan penanganan karhutla sebagai upaya yang dilakukan dalam pencegahan. Adapun koordinasi itu dilakukan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa.

"Yang kita persiapkan adalah personel atau SDMnya, serta peralatan. Semua tingkatan harus siap dan bersiaga. Tidak ada guna sudah siaga, tapi personel belum ada. Jadi personel dan peralatan adalah hal utama," terangnya.

Pihaknya mencatat ada lebih dari 9.000 personel yang disiapkan untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Ini merupakan kekuatan gabungan dari TNI, Polri, BPBD ditingkat provinsi dan kabupaten, masyarakat peduli api, perkebunan dan sebagainya.

"Secara keseluruhan hampir ada 9.000 personel yang ada di daerah-daerah rawan karhutla. Kita utamakan lebih ke patroli desa, karena dari desa inilah antisipasi dan pencegahan bisa dimaksimalkan," ungkapnya.

Untuk peralatan, lanjut Iriansyah, Gubernur Sumsel sejak tahun lalu sudah membantu pengadaan peralatan pencegahan dan penanganan karhutla untuk daerah rawan. Bantuan ini diberikan melalui anggaran untuk 10 daerah rawan karhutla di Sumsel senilai Rp 45 miliar.

"Tahun ini ada anggaran Rp 30 miliar, namun ditempatkan untuk setiap OPD yang menangani karhutla di Provinsi Sumsel. Seperti di BRG yang peruntukkannya bagi pembuatan embung, kanal bloking, sumur bor, dan sebagainya," jelasnya.

Meski sudah menetapkan status siaga tanggap darurat bencana karhutla per 1 Maret 2021, namun Iriansyah mengklaim saat ini belum ada temuan kasus karhutla di Sumsel. Sampai saat ini belum ada helikopter waterbombing maupun pesawat TMC (teknik modifikasi cuaca) yang stay di Provinsi Sumsel.

"Untuk helikopter dan pesawat, kita masih menunggu dari BNPB. Namun sampai saat ini belum ada yang stay di Sumsel karena memang belum ada kasus karhutla," tutupnya.

Simak video 'Jokowi Ancam Copot Pejabat Jika Karhutla Tak Tertangani':

[Gambas:Video 20detik]



(isa/isa)