ADVERTISEMENT

Round-Up

Serangan Edhy Prabowo ke Susi Pudjiastuti dari Pengadilan

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Kamis, 18 Mar 2021 06:49 WIB
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. Ia tampak menunduk saat tinggalkan gedung KPK.
Edhy Prabowo (Ari Saputra/detikcom)

Edhy menyebut banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat Permen KP No 56/2016 soal pelarangan ekspor benih lobster. Dia menyebut seharusnya ada solusi sebelum kebijakan itu dikeluarkan.

"Benih lobster itu sumber daya alam setiap yang setiap tahun selalu ada fase-fase besar dan kecil tergantung musim. Menjadi tempat penghidupan masyarakat pesisir di lapangan hidupnya tergantung itu untuk menyekolahkan anak dan lain-lain. Begitu dikeluarkan keputusan menteri, mereka kehilangan pekerjaan. Kalau alasan lingkungan, harus ditanya kajian," jelasnya.

Edhy menyebut gelombang protes terus terjadi terkait kebijakan Susi. Bahkan dia menyebut ada laporan soal kantor polisi yang dibakar akibat adanya protes.

"Kalau ada kebijakan yang menghilangkan pekerjaan masyarakat sebelum kebijakan dilaksanakan, harus ada solusi. Kebijakan harus ada sosialisasi. Akibatnya, ada protes. Ada polsek ya dibakar masyarakat karena penegakan budi daya lobster sudah masif sehingga banyak yang ditangkap waktu itu," ujarnya.

Poll Susi PudjiastutiSusi Pudjiastuti (Istimewa)

Edhy menyebut pembukaan keran budi daya dan ekspor benur bukan serta-merta keinginannya sebagai menteri. Dia mengatakan, sebelumnya, ada kajian para ahli.

"Ada bukti dengan mengunjungi masyarakat dan pendapat ahli. Kebijakan itu tidak serta-merta saya menteri tidak. Saya himpun ahli, pelaksana lapangan, walau saat awal menteri kami juga dihajar, disebut saya merusak lingkungan dan itu kita himpun dengan baik," katanya.

Dia juga bercerita, ada kantor Polsek yang dibakar gara-gara kebijakan Susi Pudjiastuti. Para pelaku adalah masyarakat yang kesal lantaran dilarang menangkap lobster.

"Kebijakan apa pun harus ada sosialisasi. Nah, akibatnya banyak sekali protes-protes. Ada polsek yang dibakar masyarakat karena penegakan hukum pelarangan terhadap penangkapan lobster ini sudah masif sehingga banyak yang ditangkap waktu itu," kata Edhy.

Alasan Susi tolak benih lobster

Sebelumnya, Susi sudah menyampaikan penjelasannya menolak ekspor benih lobster. Ada dua alasan utama Susi menerbitkan larangan ekspor benih lobster berupa Peraturan Menteri KP Nomor 1 Tahun 2015.

Mengutip artikel dalam laman resmi KKP, salah satu alasan Susi melarang ekspor benur adalah untuk meningkatkan nilai tambah lobster itu sendiri sebelum diperjualbelikan di pasar global. Susi juga ingin agar populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di laut Indonesia sebelum terjadi kelangkaan. Maka, Susi juga melarang segala bentuk penangkapan benih lobster.

Sebelumnya, penangkapan benur menguntungkan negara lain terutama Vietnam. Lobster bakal diekspor oleh Vietnam dengan harga yang lebih tinggi dari yang dijual pihak Indonesia. Angka ekspor Vietnam mencapai 1.000 ton per tahun, sementara Indonesia hanya dapat ekspor 300 ton per tahun. Maka Susi melarang ekspor benur saat dia menjabat sebagai Menteri KKP.

Susi juga tidak ingin keberadaan lobster di Indonesia hanya tinggal cerita seperti ikan sidat yang sudah punah gegara dulu ada aturan yang membolehkan benih ikan sidat boleh diekspor.

"Itulah kenapa kita atur plasma nutfah ini (lobster), kita tidak mau mengulang kesalahan pada ikan sidat, di mana sekarang sidat sudah punah. Karena dulu glass eel-nya diizinkan untuk diekspor juga diizinkan untuk dibudidayakan sehingga terputuslah mata rantai ikan sidat itu," kata Susi di aula gedung B KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta, 23 Februari 2018.


(dnu/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT