Aturan tentang batasan penghasilan tertinggi penerima rumah DP nol rupiah diubah berdasarkan Kepgub 558 Tahun 2020. Kepgub itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 10 Juni 2020.
"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan," demikian isi Kepgub tersebut, seperti dilihat, Selasa (16/3).
Dijabarkan dalam Kepgub tersebut, rumusan batasan penghasilan tertinggi rumah tangga MBR yaitu sama dengan 3 kali nilai angsuran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh rumah secara kredit dengan skema pembiayaan komersial.
Hal itu juga terungkap dalam RPJMD Pemprov DKI 2017-2022. Dalam file tersebut disebutkan kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas penyediaan rumah layak huni secara umum dengan kategori berdasarkan besaran penghasilan.
Masyarakat berpenghasilan sampai Rp 14.800.000 per bulan itu diprioritaskan untuk penyediaan rumah susun sederhana milik (rusunami) melalui skema pembayaran uang muka nol rupiah (DP nol rupiah).
Lalu ada juga masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP) per bulan yang diprioritaskan untuk penyediaan hunian berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Sedangkan untuk masyarakat berpenghasilan di atas Rp 14 juta per bulan, penyediaan huniannya diserahkan pada mekanisme pasar.
(jbr/rfs)
