Wagub DKI Sebut Batas Gaji Pemilik Rumah DP 0 Jadi Rp 14 Juta Ikuti PUPR

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 17 Mar 2021 23:47 WIB
Pemprov DKI Jakarta mengubah batas penghasilan tertinggi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kini Orang berpenghasilan Rp 14 juta masuk kriteria pembeli rumah DP Rp 0.
Rumah DP Rp 0 (Rengga Sencaya/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta menepis kabar perubahan batas penghasilan tertinggi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam syarat program rumah DP Rp 0 dari semula Rp 7 juta menjadi 14 juta karena sepi peminat. Pemprov DKI memastikan perubahan ini tak mempengaruhi penjualan unit hunian.

"Tidak benar soal pengaruhnya pada penjualan, karena untuk penjualan hunian DP Rp 0 untuk unit 36 m2, unit yang sudah terjual adalah 95%. Sisa unit yang belum terjual adalah unit dengan ukuran studio," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Sarjoko, melalui rilis PPID, Rabu (17/3/2021).

Sejauh ini, Sarjoko mengklaim mayoritas unit rumah DP Rp 0 diisi oleh warga berpenghasilan sampai Rp 7 juta. Pemprov DKI Jakarta terus mengakomodir kelompok warga berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan perbankan dan sistem cicilan yang berlaku.

"Kelompok yang sementara masih belum sesuai dengan ketentuan perbankan kami utamakan untuk mendapatkan rusunawa sambil menata kondisi keuangan mereka. Harapannya, dengan akses terhadap rusunawa yang murah, fasilitasnya lengkap, serta sarana transportasi murah, bisa lebih mudah menata keuangan untuk membeli hunian milik," terangnya.

Selaras dengan Sarjoko, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan perubahan syarat ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam aturan ini, disebutkan batas penghasilan rumah tangga MBR sebesar Rp 12,3 juta.

"Itu mengikuti kebijakan daripada peraturan pemerintah PUPR, ada keputusannya Kementerian PUPR, ada peraturan menteri PUPR. Jadi, kami menyesuaikan dengan kebijakan (pemerintah pusat)," kata Riza saat dimintai konfirmasi.

Politikus Gerindra itu menyadari perlunya penyesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Di sisi lain, aturan ini harus bisa menjangkau masyarakat.

"Kami ini di Pemprov ini tidak bisa berdiri sendiri, semua kebijakan oleh Pemprov, kabupaten, kota, harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi," jelasnya.

Simak berita lengkapnya di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2