Kasus Tes Swab, Habib Rizieq Dijerat Pasal Sama dengan Ratna Sarumpaet

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 16 Mar 2021 12:34 WIB
Jakarta -

Persidangan perkara dugaan penghasutan yang menyebabkan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, terhadap Habib Rizieq Shihab ditunda karena adanya persoalan teknis suara untuk sidang virtual. Namun Habib Rizieq juga seharusnya diadili untuk perkara lain, yaitu kerumunan di Megamendung, Bogor, dan perkara tes swab di RS Ummi Bogor.

Meskipun persidangan tertunda, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) melalui pejabat humasnya, Alex Adam Faisal, sudah memberikan keterangan perihal pasal apa saja yang akan didakwakan kepada Habib Rizieq. Dalam keterangan PN Jaktim disebutkan pasal yang akan didakwakan pada Habib Rizieq untuk perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ini penjelasan masing-masing pasalnya:

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14 ayat 1
Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.

Pasal 14 ayat 2
Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun.

Pasal 15
Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun.

UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 14 ayat 1
Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Pasal itu mengingatkan pada perkara lain yang sempat menjadi perhatian publik, yaitu kasus berita bohong atau hoax yang pernah menjerat Ratna Sarumpaet. Memangnya pasal yang mana?