KLHK Resmikan Sekolah Sampah Nusantara di Cibubur

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong meresmikan Sekolah Sampah Nusantara di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur. Sekolah sampah ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan bersinergi dengan Mountrash Avatar Indonesia, juga Buperta Cibubur.

Adapun program ini diluncurkan dalam rangka pengembangan kapasitas SDM di bidang pengendalian dan penanggulangan sampah. Sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 dan merupakan tonggak sejarah baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Menteri LHK melalui Wamen LHK, Alue Dohong, memberikan apresiasi terhadap gerakan Pramuka atas kepeduliannya dengan masalah pengurangan sampah. Alue menilai, Pramuka harus bisa menjadi agen perubahan dalam persoalan persampahan, karena menyangkut kepedulian dan perubahan perilaku.

"Dengan jumlah anggota Pramuka sebanyak 20-30 juta di seluruh Indonesia, maka akan menjadi kekuatan besar dalam perubahan perilaku masyarakat untuk mencapai target pengelolaan sampah, melalui pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%, sehingga pada tahun 2025 sampah dapat terkelola 100%, menuju Indonesia Bebas Sampah," terang Alue dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021).

Diungkapkan Alue, persoalan sampah harus menjadi perhatian utama, dan perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam penanganannya. Sebab, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri, mengingat sumber sampah yang luas mulai dari rumah tangga, industri, pasar, dan dari berbagai aktivitas manusia lainnya.

"Kita juga tahu bahwa persoalan sampah semakin kompleks dan dengan magnitude yang semakin besar, serta pekerjaan penanganannya yang semakin berat," tegasnya.

Lebih jauh dia menjabarkan, berdasarkan data KLHK tahun 2019, tercatat jumlah timbunan sampah sebesar 67,8 juta ton/tahun, yang terdiri dari sampah organik dengan persentase sebesar 57%, sampah plastik 15%, sampah kertas 11% dan sampah lainnya 17%. Jumlah ini akan terus bertambah,

seiring pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan gaya hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kondisi-kondisi seperti ini yang perlu kita kelola dengan baik, yang direfleksikan dalam langkah-langkah, komunikasi, informasi, dan penyadar-tahuan atau edukasi (KIE)," ungkapnya.

Dia menjelaskan, terdapat pergeseran paradigma pengelolaan sampah, dari yang semula kumpul-angkut-buang, menjadi pengurangan di sumber (reduce at source) dan daur ulang sumber daya (resource recycle). Hal tersebut sebagaimana amanat dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurutnya, pendekatan tersebut sudah tepat, menggantikan pendekatan end of pipe atau dengan melakukan kombinasi kerja pendekatan end of pipe yang selama ini dijalankan, yakni dengan mengimplementasikan pendekatan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), tanggung jawab produsen yang diperluas (extended producer responsibility, EPR), pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi terbarukan, serta pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan.

Alue juga menyampaikan pada tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kepolisian RI tentang Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri. Dengan terbitnya SKB ini, diharapkan dapat menyediakan bahan baku industri daur ulang dan circular economy dengan memanfatkan sampah dalam negeri.

"Lahirnya Program Sekolah Sampah Nusantara menjadi salah satu bentuk nyata menyambut kebijakan tersebut karena secara proaktif mengimplementasikan kebijakan ke dalam aksi nyata. Sekolah Sampah Nusantara menekankan pada pendekatan edukasi dan upaya perubahan perilaku kepada masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap sampahnya," tuturnya.

"Ke depan, diharapkan Program Sekolah Sampah Nusantara juga akan mencakup pendekatan ekonomi dalam penyediaan bahan baku daur ulang dalam negeri, untuk mendukung circular economy dalam pengelolaan sampah. Lahirnya program ini sangat cocok dan sejalan dengan tema HPSN 2021, yaitu Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi," imbuhnya.

Dalam rangka menjaga konsistensi program dan mencapai tujuan bersama, Alue mengatakan KLHK mendukung penuh program Sekolah Sampah Nusantara. Tidak hanya itu saja, KLHK juga akan melakukan pendampingan, mengingat program ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan sampah menuju Indonesia Bersih Sampah 2025