Rapat Paripurna DPRD Sumsel, 7 Raperda Resmi Jadi Perda

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Senin, 15 Mar 2021 20:20 WIB
Pemprov Sumsel
Foto: dok. Pemprov Sumsel
Jakarta -

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menghadiri Rapat Paripurna XXVII DPRD Provinsi Sumsel yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel. Rapat tersebut membahas agenda Perubahan dan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) Tahun 2021.

DPRD Provinsi Sumsel melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) A. Gani Subit menjelaskan, pihaknya telah mengajukan 9 Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimasukkan ke dalam Propemperda 2021. Hal ini untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Nomor 188.342/0362/11/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Pembahasan Lanjutan Usulan Propemperda Tahun 2021.

Selanjutnya, DPRD Provinsi Sumsel juga telah mengadakan rapat pada tanggal 4 Maret 2021 dengan sejumlah mitra terkait pengusung Rancangan Peraturan Daerah guna mendapatkan penjelasan dan urgensi dari 9 Raperda tersebut.

Adapun dari 9 Raperda, telah disetujui 7 Raperda oleh Bapemperda untuk dapat ditetapkan di dalam Perubahan dan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMD Bidang Pertambangan Minyak dan Gas BUMN.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel.

Sementara itu, untuk 2 Raperda lainnya yang diajukan yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD SPAM Regional Sumsel dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi belum dapat dimasukkan ke dalam Perubahan dan Penambahan Propemperda Tahun 2021 karena masih diperlukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam.

"Dengan masuknya 7 Raperda Ini ke dalam Perubahan dan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 memuat 16 Raperda yang terdiri dari 5 Usulan Hak Inisiatif dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan 11 Raperda usulan dari Pemprov Sumsel dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumsel," ujar Gani dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021).

Adapun 5 usulan Hak Inisiatif dari DPRD Sumsel yakni:
1. Raperda tentang dukungan dan fasilitasi penyelengaraan pesantren.
2. Raperda tentang pelestariann nilia-nilai budaya marka dalam masyarakat.
3. Raperda tentang arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri Budaya di Sumsel
4. Raperda tentang pemanfaatan alur sungai dan atau perairan pedalaman.
5. Raperda tentang peraturan retribusi dan peruntukan air irigasi.

Sedangkan usulan 11 Raperda dari Pemprov Sumsel yaitu:

1. Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika , fisikotropika, dan bahan adiktif.
2. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah.
3. Raperda tentang perubahan peraturan daerah no 6 tahun 2016 tentang pembentukan BUMND bidang pertambangan, minyak dan gas bumi.
4. Raperda tentang perubahan kedua tentang peraturan no 3 tahun 2011 tentang pajak daerah.
5. Raperda tentang penyelengaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumsel.
6. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah no 1 tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumsel tahun 2019-2023.
7. Raperda tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Daerah no 4 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha.
8. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah no 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah Provinsi Sumsel.
9. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2020.
10. Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Tonton juga Video: 346 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna Via Virtual-Fisik

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)