.webp)
Ruang tunggu Bandar Udara Siau di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, mengalami kerusakan parah. Atap bangunan yang belum diresmikan itu nyaris rusak seluruhnya.
Pantauan di lokasi, Bandara yang baru selesai dibangun pada November 2020 itu tampak rusak parah. Ruang tunggu bandara tersebut pun menjadi terbuka lantaran atapnya hancur.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Bob Nover Janis, pun meminta pihak kontraktor dan konsultan pengawas segera diperiksa. Dia meminta keduanya bertanggung jawab atas kerusakan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya meminta APH (alat penegak hukum) memeriksa dan memanggil kontraktor serta konsultan pengawas," kata Bob ketika dimintai konfirmasi detikcom, Senin (15/3/2021).
Janis menjelaskan, ruang tunggu bandara tersebut dibangun dengan anggaran miliaran rupiah. Menurut dia, padahal bandara itu sudah siap diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya jadi teringat ketika saya ke bandara saat gedung ini sementara dibangun dan saya menegur kontraktornya karena gambar terpampang behelnya besi 8 milimeter. Tapi dipasang 6 milimeter. Sempat berargumen dengan konsultan pengawas, mereka membela kontraktornya. Saya terdiam dan berpikir ada apa ya antara kontraktor dan konsultan pengawas. Pasti ada dusta di antara kita," kata dia.
 Atap ruang tunggu Bandara Siau di Sulut rusak parah. (Trisno Mais/detikcom) |
Menurutnya, kerusakan ini merupakan bukti hasil dari proyek yang kurang pengawasan. "Uang rakyat disalahgunakan karena diduga atap ini mungkin hanya pakai lem Alteco bukan baut," tuturnya.
Janis mengungkapkan, tiga minggu yang lalu pihak DPRD bersama Wakil Bupati menghadap Dirjen Perhubungan. Kunjungannya itu untuk mendorong agar bandara tersebut segara beroperasi.
"Apalah daya sekarang atap ruang tunggunya hancur. Berarti plafon, instalasi listrik, alat-alat dalam gedung rusak semua. Tambah lama lagi untuk bisa masyarakat menggunakan transportasi udara melalui Bandara Siau ini," jelasnya.
Dia pun berharap pihak kontraktor dan konsultan pengawas ikut bertanggung jawab dengan kerusakan itu. Janis juga meminta kepolisian hingga KPK untuk turun tangan.
"Saya berharap kontraktor dan konsultan pengawas dipanggil ke Kementerian Perhubungan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan ini. Jika tidak, masyarakat meminta pihak kepolisian, kejaksaan, atau KPK bisa turun langsung ke bandara," pungkas Janis.
(mae/idh)
