BW Jadi Kuasa Hukum PD Saat Jabat TGUPP, Wagub DKI: Tak Ada yang Dilanggar

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 15 Mar 2021 16:27 WIB
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (kedua kiri) bersama kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto (tengah) surat gugatan saat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). DPP Partai Demokrat melakukan gugatan terkait dengan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
Bambang Widjojanto (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Jakarta -

Bambang Widjojanto (BW) jadi salah satu pengacara Partai Demokrat dalam gugatan perlawanan hukum terkait KLB Deli Serdang. Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan tidak ada yang dilanggar oleh Bambang Widjojanto.

"Semuanya sudah ada aturan ketentuan siapapun termasuk Pak BW yang kebetulan anggota TGUPP. Dia punya tugas 1, di sisi lain dia berprofesi sebagai pengacara. Tentu semua sudah ada ketentuan dan mekanismenya, tidak ada yang dilanggar," ujar Riza kepada wartawan, Senin (15/3/2021).

Riza mengatakan Bambang Widjojanto sudah memahami soal batasan-batasan dalam tugasnya. Termasuk fungsi sebagai anggota TGUPP.

"Tentu selama bertugas ada batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan saya yakin Pak BW memahami dan mengerti batas-batas tugas dan fungsinya sebagai anggota TGUPP dan juga sebagai pengacara," ujar dia.

Seperti diketahui Partai Demokrat (PD) bersama 13 kuasa hukumnya, termasuk Bambang Widjojanto mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. BW meminta pemerintah tak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat KLB Deli Serdang. Dia menilai ada brutalitas demokratif jika KLB diakomodasi pemerintah.

"Mudah-mudahan ini bisa diatasi, jadi ini tidak main-main ini. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, kemudian sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini, gitu," ujar BW.

Bambang Widjojanto juga pernah menangani kasus saat jabat TGUPP. Bambang Widjojanto pernah ditunjuk menjadi ketua tim hukum BPN Prabowo terkait gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat itu Bambang Widjojanto mengajukan cuti di luar tanggungan. Anies memastikan BW tidak mendapatkan gaji.

"Cuti luar tanggungan, tidak digaji," kata Anies di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

Lihat Video: Ini Alasan Bambang Widjojanto Terima Jadi Tim Kuasa Hukum PD

[Gambas:Video 20detik]

(idn/imk)