.webp)
Demi keamanan nasional, pemerintah Sri Lanka berencana melarang penggunaan burkak dan menutup sekolah Islam. PKS meminta pemerintah RI turun tangan.
"Pemerintah Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN sudah sepatutnya mengambil peran dalam menghapuskan penjajahan dan ketidakadilan di mana pun berada," ujar Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf kepada detikcom, Minggu (14/3/2021).
Bukhori meminta pemerintah Sri Lanka segera menghentikan rencana tersebut. Sebab, pelarangan burkak dan sekolah Islam dinilai sebagai tindakan diskriminatif terhadap umat Islam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tindakan diskriminasi jika dibiarkan akan menimbulkan kekacauan dan instabilitas keamanan kawasan, karenanya pemerintah Indonesia melalui Kemenlu bisa mengingatkan kepada pemerintah Sri Lanka," terang anggota komisi VIII DPR ini.
Bukhori berpendapat penggunaan burkak tidak bisa dikaitkan dengan sikap ekstremisme ataupun terorisme. "Kami meminta pemerintah Indonesia dapat intervensi kepada pemerintah Sri Lanka melalui hak-hak saling menghormati dan melindungi setiap orang yang melaksanakan ajaran agamanya tanpa paksaan," tuturnya.
Dilansir Reuters, Minggu (14/3/2021), alasan Sri Lanka akan menutup sekolah Islam dan melarang penggunaan burkak adalah demi 'keamanan nasional'.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keamanan Publik Sarath Weerasekera dalam acara konferensi pers. Sarath menyampaikan pihaknya sudah menandatangani rencana tersebut.
"Dulu, perempuan dan gadis muslim tidak pernah mengenakan burkak. Itu adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya," kata Sarath.
Sarath juga menegaskan pemerintah akan menutup lebih dari seribu sekolah Islam. "Tidak ada yang bisa membuka sekolah dan mengajarkan apa pun yang Anda inginkan kepada anak-anak," katanya.
Pemakaian burkak dilarang di Sri Lanka karena pada 2019 terjadi pengeboman gereja dan hotel oleh kelompok militan Islam. Peristiwa itu menewaskan lebih dari 250 orang.
(isa/dhn)
