.webp)
Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil jajaran direksi Perumda Sarana Jaya terkait kasus pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur, hari ini. Komisi B hendak mencari tahu peruntukan lahan seluas 4,2 hektare itu setelah dibeli Sarana Jaya.
"Jadi pemanggilan Sarana Jaya besok (hari ini) salah satunya mengetahui secara final ini sebenarnya digunakan untuk apa sih. Saya mau menanyakan informasinya ke mereka," kata Ketua Komisi B Abdul Aziz saat dihubungi, Minggu (14/3/2021).
Agenda dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB. Politikus PKS itu menyebut pembelian lahan ini sudah bergulir sebelum periode kepemimpinannya di Komisi B DPRD DKI Jakarta. Sehingga, ia masih perlu mendalami kasus ini. Saat pemeriksaan nati, Komisi B juga akan meminta laporan penyerapan anggaran dari Sarana Jaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya kasus ini bukan terjadi pada masa Dewan yang sekarang ya. Ini kan kasus di Dewan yang lalu karena itu kita mau gali karena terus terang saya minim sekali pengetahuannya mengenai masalah ini sedangkan masyarakat banyak yang bertanya. Jadi kita ingin gali sebenarnya masalahnya apa sih, kemudian selain itu kita ingin tahu anggaran penyerapannya seperti apa yang sekarang ini belum juga dilaporin karena COVID kemarin. Jadi ada beberapa agenda lah, (yaitu) penyerapan anggaran, kemudian rencana mereka ke depan akan seperti apa, itu akan jadi concern kita," terangnya.
Dia menyampaikan sejak awal Sarana Jaya ditugaskan sebagai bank tanah untuk memenuhi kebutuhan BP BUMD di Ibu Kota. Biasanya, tanah yang akan dibeli sudah diketahui peruntukannya untuk apa. Meskipun, lahan ini baru mulai dibangun 1-2 tahun setelah dibeli.
"Jadi dari sekarang sudah dianggarkan untuk pembelian, karena prosesnya kami cukup panjang nih. Biasanya sesudah dibeli harus dikosongkan dan sebagainya, itu kan juga termasuk hitungan atau timeline nya ya. Jadi memang banyak setelah mereka membeli ini dipakainya 1-2 tahun ke depan baru digunakan," jelasnya.
"Sudah ada, sudah ada peruntukan ya. Peruntukannya ini belum fix, belum final biasanya. Karena bisa jadi tadinya dibeli untuk DP nol rupiah. Dibutuhkan 4 hektare misalnya, tapi tanahnya ada 6 hektare, nah nanti kira-kira 2 hektare nya buat apa ya? Oh untuk pengolahan limbah misalnya, gedung-gedung di sekitarnya kebetulan PAL juga butuh tanah. Jadi masih belum final menurut saya, masih dinamis. Tapi karena tanah itu kalau dilihat harganya masuk, itu dibeli," sambungnya.
Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan lahan yang dibeli PD Sarana Jaya di Cipayung, Jakarta Timur, salah satunya ditujukan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah atau nol persen. Pengadaan lahan itu kini menjadi perkara di KPK.
"Ya kurang-lebih yang dibeli Sarana Jaya itu untuk DP 0 persen, di antaranya ya," kata Riza saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/3/2021).
Riza mengatakan tanah yang dibeli Pemprov DKI sejatinya dibagi-bagi untuk beberapa kebutuhan, seperti pengendalian banjir, pemakaman, dan pembangunan trotoar. Riza menyebut penggunaan tanah itu disesuaikan pada kebutuhan masing-masing dinas.
Simak juga video 'Tersandung Kasus Dugaan Korupsi, Program Rumah DP Rp 0 Jalan Terus':
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
Perkara itu muncul ke permukaan setelah diketahui adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Tampak para tersangka atas nama Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.
Identitas tersangka yang disebutkan jelas ialah Yoory Corneles sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. Diketahui nama Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya yaitu Yoory Corneles Pinontoan. Namun belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu.
Dalam dokumen itu, disebutkan pula perkara dugaan korupsi itu terkait pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
