.webp)
Kader dan Pengurus Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) mendatangi Kanwil Kemenkum HAM dan KPU. Mereka mendesak agar pemerintah tidak mengesahkan kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) di Sumut.
"DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara tadi ke Kanwil Kemenkumham untuk menindaklanjuti apa yang sudah kami lakukan bersama ketua umum AHY ke Kemenkumham. Kami membawa SK asli pemegang hak suara DPD dan DPC se Sulawesi Utara, serta menghadirkan mereka (DPC) tadi di Kanwil," kata Ketua PD DPD Sulut, Moor Bastian didampingi Sekretaris Demokrat Sulut, Billy Lombok, Jumat (12/3/2021).
Moor mengatakan pihaknya ikut membawa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020. Menurut dia, KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 adalah ilegal dan inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga bawa surat pernyataan dari ketua DPC sebagai pemegang hak suara di mana tidak pernah memberikan surat kuasa untuk mewakili di KLB," kata Moor.
Moor menjelaskan, kehadiran para kader di KPU dan Kanwil Kemenkumham adalah memastikan hasil KLB di Sumut tidak diterima, karena inkonstitusional.
"Sehingga kami memintakan kepada Kemenkumham melalui Kanwil di sini untuk tidak menerima hasil KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang tersebut," kuncinya.
Koordinator Bidang BPOKK DPD Demokrat Sulut Henry Walukow mengatakan maksud kunjungan memastikan keabsahan kepengurusan. Menurutnya, selain diikuti oleh kader, pihaknya juga membawa berkas keabsahan dari Demokrat Sulut.
"Contohnya tadi di KPU Sulut, mereka masih mengakui kepengurusan Demokrat yang sah versi torang (kami), karena memang masih torang yang terdaftar di Menkumham. Cuma menyikapi isu-isu KLB, makanya kita hanya mempertegas dari sisi keabsahan partai Demokrat sesuai juga perintah dari DPP," pungkas anggota DPRD Sulut itu.
(aik/aik)
