.webp)
Pandemi COVID-19 belum bisa dipastikan berakhir saat masuk tahun ajaran baru Juli 2021. Masih menjadi pertanyaan apakah pelaksanaan tahun ajaran baru dimulai dengan pembelajaran tatap muka (PTM) atau tetap pembelajaran jarak jauh.
Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Sutanto mengatakan hingga saat ini Kemdikbud belum memutuskan proses belajar-mengajar tahun ajaran baru apakah menggunakan metode PTM atau PJJ.
Menurut Sutanto saat ini semua kegiatan belajar-mengajar diatur dalam SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Namun, ada kemungkinan SKB tersebut akan direvisi kembali untuk menyambut tahun ajaran baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya dengar katanya SKB akan direvisi lagi untuk menyambut tahun ajaran baru itu. Untuk saat ini kan kita regulasinya SKB 4 menteri jadi yang menentukan itu PAUD-SD-SMP sama Kabupaten/Kota dan SMA sama Provinsi (yang putuskan)," ujar Sutanto pada detikcom Rabu (10/3/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan 'lampu hijau' agar PTM bisa dilakukan sesegera mungkin, tepatnya pada tahun ajaran baru. Hal itu berdasarkan pertimbangan vaksin para guru, dosen, dan tenaga didik.
"Targetnya pada bulan Juni nanti 5 juta guru, tenaga pendidik, dan pendidikan semuanya Insya Allah semuanya bisa kita sudah selesaikan, sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru, semuanya bisa berjalan normal kembali. Saya kira targetnya itu," jelas Jokowi dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/2/2021) lalu.
Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai target membuka sekolah pada tahun ajaran baru menjadi hal yang sulit. Sebab, bila melihat kenyataan di lapangan, proses vaksinasi yang diharapkan membantu pelaksanaan PTM di tahun ajaran baru agak lambat dilakukan.
"Ini (vaksinasi) kita lihat agak lambat kan jumlahnya, ada 5 juta (target) banyak. Ini laporan kami, di daerah-daerah laporan kami, di Jakarta saja ada yang belum tanggal 24 kemarin," ujar Satriwan saat berbincang dengan detikcom, Jumat (12/3/2021).
"Selain itu (vaksinasi) agak lambat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Batam sebagian belum. Jadi melihat pada vaksinasi tadi apakah bisa pemerintah memenuhi target vaksinasi sampai 5 juta tenaga pendidik sampai Juni? Kalau belum agak susah buka (PTM) di Juli."
Selain itu, ia juga menilai para orang tua, khususnya di kota-kota besar masih khawatir apabila kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara tatap muka. Pasalnya, para peserta didik belum mendapatkan vaksin COVID-19 sehingga rentan tertular.
"Dengan kondisi tadi P2G berkeyakinan sepertinya tidak bisa dilakukan PTM secara serentak dan nasional," ujar pengajar di SMA Labschool, Jakarta itu.
Hanya saja memang sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang melaksanakan PTM. Hal itu dilakukan berdasarkan pertimbangan protokol kesehatan COVID-19.
"PTM bukan suatu hal yang baru. Sejak Januari 2021 sudah ada 16 provinsi yang melaksanakannya, walaupun belum 100%. Maksudnya, kan satu provinsi ada kabupaten kota, kan seperti itu, jadi misalnya di Kepulauan Riau ada tatap muka 20% dan sisanya tetap PJJ, jadi ada di 16 provinsi lebih," ungkap dia
Lebih lanjut, Satriawan menyarankan apabila sekolah mau melaksanakan PTM, dinas kesehatan dan dinas pendidikan di daerah setempat harus melaksanakan asesmen terkait sarana prasarana. Pasalnya, berdasarkan laporan diketahui masih ada sekolah yang kurang dalam sarana prasarananya.
Ia mencontohkan prasarana yang dibutuhkan adalah thermogun untuk mengecek suhu setiap peserta yang masuk ke sekolah. Bila hanya memiliki satu buah maka akan menyebabkan antrean yang panjang di gerbang sekolah dan kurang kondusif di masa pandemi COVID-19.
"Di daerah laporannya thermogun cuma punya 1 atau 2, kalau bersamaan datangnya anak, jadi antre lama. Maaf, tingkat kedisiplinan arus dijaga jadi sekolah harus ada pengawasan juga," sambung dia.
Satriwan juga menyoroti soal komitmen orang tua untuk membawakan anak bekal dan pesan agar tidak mengonsumsi makanan sembarangan. Dengan begitu, pembukaan tahun ajaran baru di sekolah tidak akan menjadi klaster penyebaran COVID-19 baru.
PTM dinilai baru bisa dilaksanakan di daerah zona hijau dan akses internet yang kurang. Itu juga dirasakan dengan melaksanakan metode pembelajaran blended learning di mana sebagian peserta didik melaksanakan PTM dan sebagian lainnya PJJ di waktu yang bersamaan.
"Kemdikbud harus koordinasi dan turun langsung apakah daftar periksa (sarana dan prasarana) dibuat betul atau tidak dan harus memiliki plan B atau C, misalnya tidak semua melaksanakan tatap muka, berarti ada yang PJJ seperti blended learning," ujar Satriwan.
Sementara, guru SMK Negeri 3 Penajam Paser Utara Surifudin sendiri mengisahkan saat ini di daerahnya, proses vaksinasi baru berjalan di tingkat SD. Sehingga pada tenaga pendidik tingkat SMP, SMA, dan SMK proses penyuntikan belum dilakukan.
Melihat hal ini, serta kondisi sarana prasarana di Penajam Paser Utara, Surifudin menilai bahwa PTM belum bisa dilakukan. Pasalnya, sekolah juga belum memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pandemi COVID-19.
"Kalau kondisi ini belum siap karena kondisinya seperti ini. Kalau tidak memungkinkan tatap muka, lebih baik PJJ. Apalagi infrastruktur belum memadai, seperti tirai-tirai kelasnya belum pakai, belum fasilitas lainnya, sebesatas thermogun saja," kisahnya.
Selain sarana prasarana, menurut Sekretaris Jenderal Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo bahwa diperlukan juga aturan atau Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan PTM. Sebab, hal itu merupakan satu kesatuan.
"Jadi SOP ini harus dibuat detail, misalnya orang tua menyiapkan makan minum pada saat pembelajaran di sekolah dan memberikan pesan jangan jajan di luar atau bagi temannya. Jadi artinya siswa itu sudah disiapkan makannya dan diatur SOP. Jadi, artinya satu sisi protokol kesehatan fisik ada, tapi aturan tahapan SOP belum ada bagaimana tahapan bisa mengatur peserta didik pendidikan di sekolah tersebut, " ungkap Heru.
Pria yang juga kepala sekolah SMPN 52 Jakarta ini menjelaskan bahwa kebijakan pada dasarnya PTM bisa mencegah risiko learning loss atau menurunnya kemampuan belajar peserta didik. Sehingga, ia mendukung betul rencana pemerintah membuka sekolah tatap muka dengan program vaksinasi tenaga didik.
"Guru di Amerika tidak masuk prioritas divaksin, beda di Indonesia masuk prioritas. Dengan kondisi itu, di Indonesia juga berharap PTM bisa segera dimulai, semoga guru bisa menyiapkan," tegas dia.
Jadi, detikers setuju tahun ajaran baru belajar tatap muka atau tetap daring nih?
(pay/pal)
