Alasan Donal Fariz Jadi Kuasa Hukum Demokrat: Ada Korupsi Politik

Yulida Medistiara - detikNews
Jumat, 12 Mar 2021 18:35 WIB
Donal Fariz
Donal Fariz (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Aktivis antikorupsi, Donal Fariz, menjadi salah satu tim kuasa hukum Demokrat dalam gugatan terkait KLB Deli Serdang, Sumut. Donal mengaku alasannya bergabung adalah membela Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena ada korupsi politik.

Donal mengaku awalnya ia diajak oleh Bambang Widjojanto (BW) yang juga menjadi bagian tim kuasa hukum Demokrat. Ia mengaku kasus tersebut cukup menarik karena melibatkan kekuasaan.

"Bagi saya kasus ini menarik, karena melibatkan tangan kekuasaan. Bukan hanya problem internal partai, tapi bagian dari korupsi politik. Karena latar belakang saya di ICW dulu bidang korupsi politik, saya menjadi tertarik untuk menjadi tim," kata Donal saat dihubungi, Jumat (12/3/2021).

"Saya menilai ini bukan soal Pak SBY maupun AHY, melainkan soal demokrasi yang lebih besar," ujarnya.

Adapun maksud pernyataan korupsi politik menurutnya adalah pembajakan partai oleh orang yang memiliki kuasa. Diketahui Kepala KSP Moeldoko telah ditetapkan menjadi Ketua Umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

"Iya (membajak partai)... dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya," ungkapnya.

Donal menilai langkah Moeldoko terkait KLB Demokrat bisa membahayakan Presiden Jokowi. Dia menyarankan agar Jokowi memberi sikap tegas kepada Moeldoko.

"Apa yang dilakukan oleh Moeldoko dkk membahayakan posisi Jokowi karena presiden bisa dituduh macam-macam atas peristiwa tersebut. Presiden tentu harus mengambil sikap tegas terhadap Moeldoko untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau tidak setuju dengan tindakan perampasan partai," imbuhnya.

Lebih lanjut, soal alasan bergabungnya Donal menjadi anggota tim kuasa hukum Demokrat juga disampaikan di akun Instagram pribadinya, @donalfariz. Donal menilai polemik Partai Demokrat dibaca sebagai pembajakan terhadap demokrasi, bukan hanya konflik internal karena adanya unsur pejabat lingkaran istana yang terlibat.

"Polemik Partai Demokrat semestinya dibaca sebagai pembajakan terhadap demokrasi. Bukan hanya polemik internal partai karena adanya unsur pejabat lingkaran istana yang terlibat. Entah Presiden terlibat langsung atau tidak, hal tersebut akan bisa dikonfirmasi nantinya melalui keputusan pemerintah. Kami enggan membangun praduga soal posisi Presiden," tulis Donal.

"Karena pembajakan ini bentuk states crime of democracy agar partai tunduk pada satu poros kekuasaan tertentu, ini yang membuat kami mau bergabung sebagai Tim Kuasa Hukum. Semoga perjuangan ini diberikan kemudahan," tulis Donal.

[Gambas:Instagram]

(yld/tor)