Jimly, Sudi dan Muladi Target Surat Sakti?

Jakarta - Surat sakti yang dikeluarkan kalangan ring 1 Presiden tiba-tiba belakangan banyak beredar di kalangan politisi maupun masyarakat. Nama-nama pejabat penting ikut terkait. Benarkah ini hanya sasaran antara saja?Sungguh menarik mengikuti perkembangan surat sakti yang belakangan marak diungkap para politisi ke media massa. Diawali dari surat sakti Seskab Sudi Silalahi ke Menlu terkait rencana pembangunan gedung KBRI Korea di Seoul, surat Sudi Silalahi ke Menteri Kehutanan terkait kasus Intracawood milik Hartarti Murdaya hingga kasus terakhir surat Muladi ke sejumlah menteri terkait permintaan izin frekuensi Global TV.Ketiga surat ini muncul berurutan. Tentu, bukan kebetulan saja jika kasus tersebut diungkap belakangan ini. Apalagi surat-surat yang diungkapkan merupakan peristiwa lama. Ada yang sudah satu tahun, namun ada juga yang sudah 6 tahun tiba-tiba diungkap kembali.Adalah Direktur Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal yang mensinyalir jauh-jauh hari bahwa ada skenario dari kelompok tertentu melakukan pembusukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Hasil investigasi kami, target kelompok ini akan menurunkan SBY dari kursi presiden sebelum tahun 2009," kata Jusuf Rizal saat ditanya detikcom terkait beredarnya surat Seskab Sudi Silalahi baik yang ke Menlu maupun ke Menhut.Namun, tak lama kemudian perkembangan politik kian panas. Komisi I DPR Senin (27/2/2006) tiba-tiba melansir sebuah surat yang dibuat Mensesneg Muladi terkait izin frekuensi Global TV. Surat yang dikeluarkan 6 tahun lalu ini akhirnya membuat geger. Pasalnya, dicurigai ada unsur KKN dalam keluarnya izin frekuensi Global TV yang diajukan oleh Nasir Tamara.Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mensinyalir surat ini terkait dengan gontok-gontokan di lingkaran elit kepresidenan. "Konflik sudah melibatkan para kolega SBY-Kalla. Jadi sudah meluas," kata Ray.Namun, sumber detikcom yang dihubungi Selasa (28/2/2006) menyebutkan keluarnya surat Muladi adalah untuk "menembak" Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ash-Shidiqqie. Nama Jimly dijadikan sasaran karena dinilai bertangungjawab terhadap keluarnya PP penyiaran yang dinilai sangat menguntungkan industri penyiaran. Jimly dinilai kongkalikong dengan Menkominfo, hingga putusan MK bernomor 005/PUU-I/2003 menguntungkan industri penyiaran. "Jimly punya saham di Global TV, wajar kalau muncul kecurigaan ini. Dicurigai ada konflik kepentingan di balik keluarnya keputusan ini," katanya.Jimly memang tengah disorot oleh Komisi I DPR. Tak pelak, sahamnya di Global TV ikut-ikutan diungkit. Apalagi, kepemilikan saham tersebut tidak pernah dilaporkan ke KPK. "Jimly telah melakukan kebohongan publik," kata anggota Komisi I DPR Ali Mochtar Ngabalin. Mendapat berbagai kritikan, Jimly enggan berkomentar mengenai adanya kepemilikan saham di Global TV ini. "Sudahlah. Itu jangan dijadikan isu," pinta Jimly beberapa hari lalu. Lalu apa target pengungkapan berbagai kasus ini? Apakah hanya sekedar mengungkap kasus-kasus kronisme di kalangan istana dan menembak mereka yang saat ini sedang menjabat? Kita tunggu babak berikutnya! (jon/)