Komisi B DPRD DKI Panggil Direksi soal Kasus Dugaan Korupsi Dirut Sarana Jaya

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 12 Mar 2021 16:35 WIB
Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz, rapat komisi B DPRD DKI dengan jakpro, jakpro
Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz (Arief Ikhsanudin/detikcom)
Jakarta -

Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil jajaran direksi Perumda Sarana Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur. Pemanggilan dijadwalkan pada Senin mendatang.

"Benar, Senin insyaallah, (dihadiri) seluruh direksi Sarana Jaya," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat dihubungi, Jumat (12/3/2021).

Lebih lanjut Aziz mengatakan agenda pemanggilan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB. Selain mengklarifikasi kasus yang menjerat Dirut PD Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, sejumlah hal masuk ke pembahasan.

"Kami akan panggil Sarana Jaya untuk meminta informasi terkait penyerapan anggaran, rencana ke depan, dan kasus yang melibatkan Dirut Sarana Jaya yang dinonaktifkan," terangnya.

Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan lahan yang dibeli PD Sarana Jaya di Cipayung, Jakarta Timur, salah satunya ditujukan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah atau nol persen. Pengadaan lahan itu kini menjadi perkara di KPK.

"Ya kurang-lebih yang dibeli Sarana Jaya itu untuk DP 0 persen, di antaranya ya," kata Riza saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/3).

Dia mengatakan Sarana Jaya memang diberi sejumlah tugas oleh Pemprov DKI. Salah satunya, kata Riza, membangun rumah DP 0 rupiah.

"Ya kalau kasus Sarana Jaya kita kan memang salah satu tugas, salah satu yang ditugaskan ke Sarana Jaya adalah membangun DP 0 persen," kata Riza.

Riza mengatakan tanah yang dibeli Pemprov DKI sejatinya dibagi-bagi untuk beberapa kebutuhan, seperti pengendalian banjir, pemakaman, dan pembangunan trotoar. Riza menyebut penggunaan tanah itu disesuaikan pada kebutuhan tiap dinas.

KPK menyebut pengadaan lahan yang terindikasi korupsi di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, itu dimaksudkan untuk bank tanah Pemprov DKI Jakarta. Namun untuk apa peruntukannya, disebut KPK belum jelas.

"Terkait pengadaan tanah Munjul, Cipayung, sejauh ini data yang kami peroleh pengadaan tanah tersebut untuk bank tanah Provinsi DKI Jakarta," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (9/3).

"Jadi belum ada rencana peruntukannya," imbuh Ali.

(dwia/dwia)