Blak-blakan Abdullah Hehamahua

TP3 Tarik Unsur Pelanggaran HAM Berat di Km 50 hingga Pilkada DKI

Deden Gunawan - detikNews
Jumat, 12 Mar 2021 10:38 WIB
Jakarta -

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 anggota laskar FPI di Tol Cikampek Km 50 berkeyakinan tiga unsur terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa itu sudah terpenuhi. Mereka mengaitkannya dengan peristiwa Pilkada DKI pada 2017 sebagai sumber pertama.
Kala itu Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sebagai calon gubernur petahana, yang didukung Presiden (Jokowi), kabinet, parpol-parpol, dan beberapa pengusaha besar, kalah. Penyebabnya antara lain gerakan 212 di bawah komando pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Akibatnya, dia dipersekusi dan dikriminalisasi hingga akhirnya di Arab Saudi selama tiga tahun.

"Saya bisa paham bila Komnas HAM menyatakan hanya pelanggaran HAM biasa karena rujukannya tanggal 7 Desember 2020. Tapi...," papar Ketua TP3 Abdullah Hehamahua kepada tim Blak-blakan detikcom, Kamis (11/3/2021).

Saat menemuinya di Saudi setelah dia menjalankan ibadah umrah, lanjut Abdullah, dirinya diperlihatkan surat dari imigrasi Saudi. Isinya pernyataan adanya tekanan dari Indonesia agar menghalangi HRS kembali ke Tanah Air. Anehnya, ketika HRS kembali ke Tanah Air dan melakukan sejumlah aktivitas terbuka, seperti sengaja tak ada antisipasi memadai dari aparat keamanan.

Hingga kemudian HRS dinyatakan melanggar protokol kesehatan. Hal itu berlanjut hingga penguntitan HRS dan rombongan dari Sentul menuju arah Karawang, dan terjadi saling salip sampai enam anggota laskar FPI tewas. Di situlah, menurut Abdullah Hehamahua, terpenuhi unsur terstruktur dan sistematis.

Abdullah Hehamahua menjelaskan hal itu untuk menjawab permintaan Menko Polhukam Mahfud Md terkait data dan bukti bahwa kasus tewasnya enam anggota laskar FPI masuk kategori pelanggaran HAM berat. Sebab, penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan dan merekomendasikan kasus itu sebagai pelanggaran HAM biasa. TP3 telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana pada Selasa (9/3/2021) untuk menyampaikan keyakinan mereka.

Untuk unsur massif juga terpenuhi karena jumlah korban tewas lebih dari orang. "Lalu diikuti oleh pembubaran FPI dan penurunan baliho-baliho dan papan nama FPI yang melibatkan tentara," kata Abdullah Hehamahua, yang menjadi penasihat KPK pada 2005-2013. Semua data dan fakta tersebut, dia melanjutkan, akan dilaporkan dalam dua buku putih dengan tebal ratusan halaman. "Insyaallah sebelum akhir bulan ini sudah selesai dan akan kami serahkan ke pemerintah," katanya.

Simak selengkapnya Blak-blakan Abdullah Hehamahua "Ada Eksekutor Lain di Km 50" di detikcom, Jumat (12/3/2021).

(jat/jat)