.webp)
Pemerintah mengumumkan rencana impor 1 juta ton beras. Gerindra mengkritik kebijakan itu.
"Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana impor beras 1 juta ton karena dapat menyebabkan harga gabah di kalangan petani turun drastis," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).
Menurut Budi, pengumuman rencana impor itu berdampak terhadap harga gabah di sejumlah daerah. Dia mengatakan di sejumlah daerah harga gabah petani sudah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), seperti di Blora hanya Rp3.300/Kg, di Kendal Rp 3.600/kg dan di Ngawi Rp3.400/kg
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal besaran HPP yang ditetapkan dalam Permendag 24/2020 yaitu untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 4.200 per kg," ujar Wakil Rakyat dari dapil Kaltim ini.
Budi menjabarkan, menurut data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan per 7 maret 2021, stok beras di Bulog sebanyak 869.151 ton, yaitu stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton. Dia mengatakan seharusnya CBP minimal 1,5 juta ton.
Menurut data BPS tahun 2021, dia melanjutkan, potensi produksi periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun 2020 sebesar 11,46 juta ton. Potensi luas panen padi pada subround Januari-April 2021 tersebut mencapai 4,86 juta hektar atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar (26,53 persen) dibandingkan subround Januari-April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar
"Melihat potensi produksi panen raya tahun 2021, seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri," ujarnya.
Baca juga: RI Mau Impor Beras 1 Juta Ton |
Budi meminta Pemerintah mengkaji ulang rencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Dia juga mengingatkan Pemerintah wajib memenuhi stok Bulog dan cadangan beras Pemerintah dengan menyerap beras dan gabah dari petani Indonesia, bukan petani luar negeri.
"Pemerintah wajib memberikan kesempatan dan mendukung Perum Bulog untuk melakukan penyerapan beras dan gabah petani serta membantu Perum Bulog dalam penyaluran beras tersebut," kata keponakan Prabowo ini.
Dia juga mengingatkan Pemerintah untuk menjaga stok pangan nasional khususnya beras dan mengoptimalkan produksi dalam negeri. Pemerintah, dia melanjutkna, juga harus segera merealisasikan janji tahun 2020 untuk membantu 2,76 Juta petani miskin.
"Pemerintah segera membentuk Badan Pangan nasional sesuai amanat UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan," pungkasnya.
Simak juga 'Jokowi Geram, Komoditas Pangan Strategis Masih Impor Jutaan Ton':
