.webp)
Pertemuan dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dimanfaatkan Gubernur DKI, Anies Baswedan, untuk memaparkan sederet masalah. Dia berharap ada perubahan aturan di pusat untuk menyelesaikan masalahnya itu.
Pertemuan keduanya berlangsung pada Rabu (10/3/2021) pagi. Luhut Binsar Pandjaitan sempat menceritakan isi pertemuan itu lewat unggahan di media sosial.
Luhut menceritakan Anies Baswedan datang karena ingin berbincang mengenai sejumlah masalah pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta. Sebenarnya, gubernur yang ditemui Luhut bukan hanya Anies. Dia mengaku sempat berbincang dengan Gubernur Jateng, Jabar, Banten, Jatim, dan DIY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di awal pertemuan, Anies Baswedan berkata 'Pak Luhut, I come to you with menu of problem'. Luhut pun siap bersama-sama mencari solusinya.
"Karena prinsip dan banyak pengalaman 'problem solving' yang saya lakukan, termasuk dalam kaitannya dengan program-program kerja pemerintah," tulis Luhut.
 Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Foto: KEMENKO MARVES |
Ada 3 topik permasalahan yang disampaikan Anies yaitu pengendalian banjir, pengembangan transportasi, dan pariwisata. Isi lebih rinci terntang pertemuan keduanya pun diungkap Anies Baswedan. Anies mengatakan pertemuan itu merupakan pertemuan lanjutan usai keduanya rapat lewat video conference pada Selasa (9/3) lalu.
"Jadi kemarin bertemu dengan Pak Luhut itu sebetulnya follow up pertemuan. Pertemuan pertamanya hari Selasa lewat vicon. Lalu di vicon itu saya bilang, 'saya datang saja Pak ke kantor'. Jadi saya memberikan kepada Pak Luhut daftar masalah-masalah yang ada di pemerintah pusat," ujar Anies saat ditemui detikcom di Kebon Sirih, Menteng, Jakpus, Kamis (11/3/2021).
Selengkapnya soal masalah yang disampaikan Anies ke Luhut ada di halaman berikutnya.
Simak juga 'Blak-blakan Ketua Pansus Banjir 'Tembak' Kebijakan Anies':
Anies menjelaskan, salah satu permasalahan Ibu Kota yang dibawanya ke Menko Luhut yakni soal pembangunan gedung. Menurut Anies, ada aturan dari pemerintah pusat terkait ketinggian gedung untuk larangan penerbangan.
"Pembangunan di Jakarta ini terbatas karena ada aturan ketinggian gedung untuk larangan penerbangan. Nah di kota-kota besar dunia itu radiusnya udah kecil, di Jakarta ini radiusnya masih besar sekali. Jadi akhirnya di mana-mana kita nggak bisa bangun gedung tinggi, karena aturannya radius dari airport itu terlalu luas," kata dia.
Padahal, dengan kemajuan teknologi saat ini radiusnya sudah bisa dipersempit. Tetapi, peraturan soal batas ketinggian ini merupakan wewenang pemerintah pusat dan belum diubah.
"Jadi datang ke sana itu adalah menunjukkan ini adalah aturan-aturan di pemerintah pusat yang perlu dikoreksi, perlu diubah, supaya Jakarta bisa melakukan pembangunan," tutur Anies.
Anies mengakui selama ini memang sudah kerap berdiskusi dengan Luhut. Diskusi itu kadang lewat telepon, video conference, atau bertemu langsung.
"Oh sering lah, sering. Telepon-teleponan, vicon, cuma kan nggak keliatan. Ini juga kalau Pak Luhut nggak posting kan nggak ketahuan. Kita biasa bekerja untuk menuntaskan pekerjaan. Nanti ketika pekerjaannya tuntas, kita laporkan ke publik," ungkapnya.
