Gubernur Sumsel Ingin Warga Rasakan Hasil Pembangunan Infrastruktur

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Kamis, 11 Mar 2021 23:25 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru
Foto: Pemprov Sumsel
Jakarta -

Usai meresmikan infrastruktur di Kota Lubuklinggau, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru melanjutkan meninjau Gedung Olahraga Megang dan meresmikan Gedung Kantor Wali Kota Lubuklinggau. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Provinsi Sumsel bersama Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe.

Dalam kesempatan itu, ia memuji kepemimpinan Wali Kota Lubuklinggau. Menurutnya terobosan yang telah dilakukan oleh Wali Kota Lubuklinggau patut diikuti oleh bupati dan wali kota di Provinsi Sumsel.

Ia mengatakan membangun tidak cukup terlihat tapi harus terasa untuk masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengharapkan adanya tatanan infrastruktur yang fisik dan nonfisik terdapat keseimbangan kebahagiaan warganya.

"Di sini di Kota LubukLinggau ada suatu point yang penting dari mulai internet, pedestrian, dan lagi ada taman-tamannya di pusat peribadahan. Terobosan wali kota patut kita apresiasi dengan reward yang tidak hanya berupa pendanaan tapi reward berupa sumbangsih pemikiran-pemikiran yang akan terus kita berikan untuk Pak Wali danWawako,"tuturnya.

Herman juga mengungkapkan Kota Lubuklinggau menyediakan fasilitas bagi warganya.

"Mudah-mudahan Linggau pulih dan Sumsel pulih. Pesan saya Pak Wali menginisiasi kota-kota lain yang seusia Kota Lubuklinggau ada kesamaan kita bentuk Kota Lubuklinggau dengan segala kelebihannya. Masing-masing punya ciri sendiri. Prabumulih punya migas, Pagaralam punya kelebihan alam yang indah dan sejuk, dan Kota Lubuklinggau punya keduanya, kami tidak akan membiarkan akan kita trigger melalui pembiayaan yang diberikan dari Pemprov Sumsel," tuturnya.

Herman Deru menuturkan Pemerintah Provinsi Sumsel berupaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur secara merata di 17 kabupaten/kota di Sumsel. Salah satu caranya dengan mengucurkan Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus) secara proporsional bagi setiap daerah dengan memprioritaskan mengangkat potensi daerah masing-masing agar menjadi ikon yang eye catching.

Ia juga meminta bupati dan wali kota untuk menentukan kembali program mana yang super prioritas, prioritas, dan program yang regular. Dijelaskannya secara rinci, program super priotas adalah program pembangunan yang mangkrak dan sangat dibutuhkan warga.

Sementara kategori prioritas ditujukan bagi pembangunan fisik yang menjadi sorotan mata masyarakat. Sedangkan untuk kategori regular merupakan pembangunan rutin tahunan yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.

"Tiga item jadi alasannya yang pertama infrastruktur mangkrak disebabkan keterbatasan pendanaan itu harus kita ekslarasi dan diselesaikan segera. Lalu pekerjaan atau proyek-proyek yang menjadi sorot mata dan eye catching yang menjadi perhatian harus kita tuntaskan," tegasnya.

Kebutuhan masyarakat yang timbul dari bawah membangun dengan selera rakyat. Karena rakyat yang paling tau kebutuhan. Dan bukan kebutuhan egosektoral.

"Jadi tiga syarat ini akan kita berikan proporsional ke daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri," pungkasnya.

(ega/ega)