Soal Global TV, Jimly dan Zuhal Paling Bertanggung Jawab

Jakarta - Mantan Mensesneg Muladi yang membuat surat pemberian izin Global TV. Namun, Muladi pula yang mengusulkan agar izin Global TV dicabut saja. Global TV telah bergeser dari visi dan misi semula. Jimly Ash-Shiddiqie dan Zuhal yang paling bertanggung jawab. Surat bernomor B.602/M.Sesneg/9/1999 yang diteken Muladi itu akhir-akhir ini memang membuat geger politisi, birokrasi, dan insan penyiaran. Surat itu berindikasi katebelece dan menguak tentang misi sebenarnya Global TV. Namun, Muladi mengaku surat itu bukan katebelece, karena tidak ada unsur nepotisme dan korupsi. Dia memberikan izin itu karena Global TV akan menyiarkan hal-hal tentang teknologi, pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM). Namun, ternyata saat ini misi itu berubah. Atas perubahan misi ini, Muladi menilai Jimly Ash-Shiddiqie (kini Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Prof Dr Zuhal (kini Rektor Universitas Al Azhar Indonesia) yang paling bertanggung jawab. "Saya kurang tahu siapa yang bermasalah. Tapi, yang memegang saham terbesar yang paling bertanggung jawab, itu Jimly dan Rektor Al Azhar Zuhal. Lebih baik wawancara Zuhal, dia yang paling tahu," kata Muladi saat dihubungi detikcom, Selasa (28/2/2006). Menurut Muladi, Jimly dan Zuhal memiliki saham terbesar pada Global TV sebelum televisi ini diambil alih Harry Tanoesoedibjo dan Rossano Barrack. Muladi sendiri siap diperiksa terkait surat yang dibuatnya ini. "Saya siap diperiksa," kata dia. Dia meyakinkan bahwa dirinya tidak memiliki unsur pribadi dalam pemberian izin Global TV. Bahkan, Muladi berani mengusulkan agar Global TV dicabut. Tentang izin Global TV yang tidak sesuai dengan proposal awalnya, Muladi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil bertindak. "Sofyan Djalil harus bertindak, karena Global TV melanggar kode etik dalam pendirian perusahaan. Karena itu, Global TV harus dikembalikan ke izin semula untuk pendidikan," ujar dia. (asy/)