.webp)
Penggagas KLB Partai Demokrat mengungkap adanya mahar politik yang dilakukan di DPP Demokrat terhadap para kader. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menegaskan tidak ada mahar dalam Partai Demokrat.
"Nggak ada mahar. Yang ada kenclengan-kenclengan (urunan atau iuran atau sumbangan) saja untuk berbagai macam kegiatan partai," ungkap Andi Mallarangeng kepada wartawan, Kamis (11/3/2021).
Menurut Andi, perihal mahar yang dituduhkan terhadap DPP Demokrat hanya klaim kubu KLB Deli Serdang semata. Andi mengatakan dalam Partai hanya ada kenclengan atau urunan dari para kader, khususnya jika hendak menggelar suatu kegiatan partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, kenclengan atau urunan merupakan hal wajar yang dilakukan oleh partai. Ia menegaskan itu bukan mahar politik.
"Klaim-klaim saja. Tapi kalau kader Demokrat kemudian, sebenarnya kan semua partai ada yang namanya iuran partai, iuran anggota. Anggota juga ikut membiayai partai. Ya wajar-wajar saja kalau bicara anggota membiayai partai," ujarnya.
"Tapi bukan mahar. Itu kalau semua anggota, kita kadang-kadang juga kalau bikin kegiatan namanya, apa namanya, kenclengan. Kan ada namanya kenclengan, apa bahasa Indonesianya itu, urunan (sumbangan). Ya wajar kalau urunan-urunan. Mau bikin kegiatan apa begitu, ya ayo urunan," sambungnya.
Menurut dia, urunan biasa dilakukan jika partai mau mengadakan kegiatan tertentu. Urunan, menurutnya, dilakukan sesuai kemampuan masing-masing kader. Ia menilai urunan adalah hal wajar dalam sebuah partai.
"Kalau ada kegiatan, mau ada kegiatan partai, termasuk pilkada, terus mau ada yang kontribusi untuk membantu mesin politik berjalan dengan baik. Mesti pasang baliho, mesti pasang apa segala macam. Ya kan kalau ada kader yang kemudian juga ingin supaya mesin politik partai berjalan baik, lalu memberikan urun, jangankan soal pilkada, kita mau bikin misalnya rapat pimpinan, rapat-rapat kerja ada yang mau kenclengan. Ya boleh, biasa itu. Tapi nggak ada mahar. Yang ada kenclengan-kenclengan," ungkapnya.
Sebelumnya, penggagas KLB PD menyuarakan adanya sejumlah pelanggaran perihal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) versi tahun 2020 hingga adanya mahar politik terhadap para kader. Sekjen PD versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen mengungkap soal keluhan adanya mahar politik dalam pertemuan dengan SBY. Namun Jhoni Allen kaget dengan jawaban SBY soal mahar politik.
"Saya sampaikan ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak SBY di Cikeas, tanggal 16 Februari lalu saya sampaikan, termasuk mahar-mahar pilkada. Beliau mengatakan 'membeli kantor di Proklamasi'. Saya kaget, loh Bapak dulu presiden 10 tahun kok nggak mikirin kantor, kenapa harus keringat dari DPC dan iuran-iuran dari fraksi tingkat II, tingkat I," ujarnya.
Simak video 'Serangan Kubu Moeldoko ke AHY: AD/ART 2020 Langgar UU Partai Politik':
