.webp)
Kementerian Agama RI akan membantu sekitar 120 ribu honorer guru agama agar terakomodir dalam formasi pegawai aparatur sipil negara pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN-PPPK). Sebanyak 120 ribu honorer guru agama itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Adapun seleksi perekrutan ASN-PPPK rencananya akan dilakukan pada tahun ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Nizar mengatakan berbagai upaya dilakukan Kemenag untuk memperjuangkan nasib dan status honorer guru agama. Antara lain dengan melakukan pembahasan bersama enam kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Nizar, pembahasan bersama dilakukan sebab sumber pengangkatan honorer guru agama berasal dari tiga unsur, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah. Dalam rapat bersama yang digelar pada Jumat 5 Maret 2021 lalu muncul usulan agar honorer guru agama yang direkrut PPPK pada 2021 bisa lebih banyak dari 9.000 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemenag jauh-jauh hari telah berkomitmen dan mengupayakan untuk bisa membantu para honorer guru agama ini. Sehingga, tanpa ada desakan dari pihak manapun, komitmen itu akan terus diperjuangkan. Namun hal ini perlu waktu karena bukan wewenang Kemenag sendiri," kata Nizar, Kamis (11/3/2021) seperti dikutip dari laman Kementerian Agama RI.
Disebutkan bahwa selain Kementerian Agama, kementerian dan lembaga negara (K/L) yang ikut dalam pembahasan bersama ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, KemenPAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Nizar, Kementerian Agama bersama lembaga terkait akan terus melakukan verifikasi dan memvalidasi data honorer guru agama untuk mendapatkan data yang pasti. Pendataan juga dilakukan secara internal Kementerian Agama, yakni terkait dengan jumlah total guru agama dengan status honorer di sekolah, baik guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
"Pendataan ini dilakukan Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Bimas-bimas agama. Semuanya sudah dilakukan," kata Nizar.
Seperti diketahui tahun ini total rekrutmen PPPK Kemendikbud mencapai 1 juta. Sampai 5 Maret 2021 lalu tercatat kebutuhan formasi yang diajukan Pemerintah Daerah ke Kementerian PAN-RB baru 568.238. Terdapat selisih 431.762 formasi yang belum terisi.
(erd/erd)
