Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja bersama Mendikbud Nadiem Makarim. Rapat digelar untuk menyerahkan hasil laporan Panitia Kerja (Panja) Peta Jalan Pendidikan dan membahas isu terkini terkait pegawai pemerintah dengan rekrutmen perjanjian kerja (PPPK) guru.
Rapat digelar secara fisik dan virtual di ruang rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021), sekitar pukul 09.00 WIB. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.
Rapat kerja diawali dengan paparan Ketua Komisi X DPR membacakan hasil kajian Panja Peta Jalan Pendidikan. Panja Komisi X DPR menilai Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang dibuat Kemendikbud masih pra-konsep.
"Berdasarkan dokumen dalam format soft file PDF peta jalan pendidikan yang disampaikan Kemendikbud RI pada raker tanggal 20 Mei 2020 dengan judul 'Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035' yang berjumlah 73 halaman, dokumen tersebut belum dapat dikatakan sebagai konsep peta jalan pendidikan, melainkan masih pada tataran pra-konsep," ujar Huda di ruang rapat.
Huda juga menilai peta jalan pendidikan 2020-2035 yang dikaji Kemendikbud belum sejalan dengan pembukaan alinea keempat UUD 1945, serta Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945. Dia menegaskan peta jalan pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai agama hingga tradisi budaya Nusantara.
"Dalam menyusun kebijakan pendidikan karakter, peta jalan pendidikan harus menjadikan nilai nilai agama, tradisi budaya Nusantara, aspek historis pendidikan Nusantara, dan pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan, tokoh agama, serta budayawan bangsa, menjadi dasar pemikiran pendidikan karakter," tegasnya.
Baca tanggapan Nadiem di halaman berikutnya.
Simak Video "Nadiem Kaget: Kami Tak Akan Pernah Hilangkan Pelajaran Agama!":
