.webp)
Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja bersama Mendikbud Nadiem Makarim. Rapat digelar untuk menyerahkan hasil laporan Panitia Kerja (Panja) Peta Jalan Pendidikan dan membahas isu terkini terkait pegawai pemerintah dengan rekrutmen perjanjian kerja (PPPK) guru.
Rapat digelar secara fisik dan virtual di ruang rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021), sekitar pukul 09.00 WIB. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.
Rapat kerja diawali dengan paparan Ketua Komisi X DPR membacakan hasil kajian Panja Peta Jalan Pendidikan. Panja Komisi X DPR menilai Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang dibuat Kemendikbud masih pra-konsep.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan dokumen dalam format soft file PDF peta jalan pendidikan yang disampaikan Kemendikbud RI pada raker tanggal 20 Mei 2020 dengan judul 'Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035' yang berjumlah 73 halaman, dokumen tersebut belum dapat dikatakan sebagai konsep peta jalan pendidikan, melainkan masih pada tataran pra-konsep," ujar Huda di ruang rapat.
Huda juga menilai peta jalan pendidikan 2020-2035 yang dikaji Kemendikbud belum sejalan dengan pembukaan alinea keempat UUD 1945, serta Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945. Dia menegaskan peta jalan pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai agama hingga tradisi budaya Nusantara.
"Dalam menyusun kebijakan pendidikan karakter, peta jalan pendidikan harus menjadikan nilai nilai agama, tradisi budaya Nusantara, aspek historis pendidikan Nusantara, dan pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan, tokoh agama, serta budayawan bangsa, menjadi dasar pemikiran pendidikan karakter," tegasnya.
Baca tanggapan Nadiem di halaman berikutnya.
Simak Video "Nadiem Kaget: Kami Tak Akan Pernah Hilangkan Pelajaran Agama!":
Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem Makarim mengapresiasi kinerja Panja Komisi X DPR dalam mencari masukan berbagai pihak untuk menyempurnakan peta jalan pendidikan. Ia mengakui peta jalan pendidikan saat ini memang masih bersifat pra-konsep.
"Terima kasih pertama kali untuk laporan panjang peta jalan pendidikan. Terima kasih untuk kerja keras bapak-ibu untuk mendapatkan masukan. Jadinya Kemendikbud merasa sangat terbantu. Seperti yang bapak-ibu bilang peta jalan ini adalah suatu draf atau yang bisa dibilang pra-konsep, itu," ujar Nadiem.
"Tapi, kalau misalnya kita sudah lompat pada peta jalan yang mendetail. Kita tidak bisa dapatkan secara cepat berbagai macam masukan dari masyarakat. Jadi, kalau idenya dengan format yang lebih mudah dicerna bagi masyarakat, kita bisa mendapat masukan yang lebih cepat, sehingga ketika kita melakukan yang lebih definitif, itu sudah tertampung berbagai macam masukannya," sambungnya.
Nadiem memastikan akan menjadikan rekomendasi panja Komisi X sebagai masukan. Ia berjanji akan menyempurnakan draf peta jalan pendidikan yang ada saat ini.
"Pasti akan terus kita jalani, kita kaji dan akan terus kita sempurnakan," jelasnya.
Seperti diketahui, draf Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 menjadi sorotan. Itu karena tidak ada frasa 'agama' dalam visi Peta Jalan Pendidikan 2020-2035.
