.webp)
Kemenhub sukses meraih penghargaan sebagai role model pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb).
Adapun tiga Unit Pelayanan Publik (UPP)Kemenhub yang menjadi percontohan penyelenggara sarana dan prasarana yang ramah kelompok rentan yaitu, Terminal Tipe A Soekarno Klaten Jawa Tengah, Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan (LRT) Sumatera Selatan.
Dengan adanya penghargaan ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia pun berharap ketiga unit yang menjadi percontohan dapat diikuti oleh seluruh unit pelayanan publik lainnya baik di lingkungan Kemenhub maupun di Kementerian/Lembaga lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini merupakan komitmen kami di Kementerian Perhubungan. Bahwa kami hadir untuk Saudara-Saudara kita yang termasuk kelompok rentan atau berkebutuhan khusus, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi mereka. Karena mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari Pemerintah," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).
Di sisi lain, sejumlah sarana dan prasarana wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah disabilitas. Sarana dan prasarana tersebut antara lain penyediaan kursi roda/tongkat/krek, pintu masuk yang mudah diakses, jalan landai dengan pegangan rambat, lift khusus kelompok rentan dilengkapi huruf braile, selasar yang menghubungkan semua ruang, toilet khusus kelompok rentan.
Selain itu perlu juga disediakan loket khusus kelompok rentan, ruang tunggu khusus kelompok rentan, guidling block khusus kelompok rentan, parkir khusus kelompok rentan yang mudah diakses, alat bantu tunanetra, alat bantu tuna rungu, arena bermain anak, dan ruang laktasi/menyusui.
Kemenhub juga bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait seperti Mahkamah Agung, Kemen ATR/BPN, Kemenkeu, dan Kemenkumham merupakan K/L yang ditunjuk Kemenpanrb sebagai percontohan penerapan sarana dan prasarana yang ramahdisabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut UU tersebut, kelompok rentan adalah lansia, anak-anak, Ibu menyusui, wanita hamil, disabilitas, dan korban bencana alam/sosial.
Sebagai informasi, penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono yang hadir mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Pembina Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus.
Penghargaan ini diberikan pada acara "Penyampaian Apresiasi dan Hasil Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik K/L Serta Penyampaian Apresiasi Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Kelompok Rentan Tahun 2020", di Jakarta, Selasa (9/3) kemarin.
Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga turut mendapatkan penghargaan serupa yaitu, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkumham Yasonna H. Laoly.
(ega/ega)
