ICW Minta KPK Usut Tuntas Kasus Dugaan Suap di Ditjen Pajak

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 08 Mar 2021 20:45 WIB
EGI PRIMAYOGHA
Egi Primayogha (Foto: 20detik)
Jakarta -

KPK sudah menjerat tersangka dalam perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak (DJP/Ditjen Pajak). Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK mengusut tuntas kasus dugaan suap tersebut.

"Agar proses hukum kasus pajak terbaru yang sudah masuk tahap penyidikan di KPK dapat dituntaskan, KPK perlu mengambil langkah-langkah lanjutan," kata peneliti ICW Egi Primayogha kepada wartawan, Senin (8/3/2021).

ICW menilai KPK mesti mengusut aktor-aktor lain dalam perusahaan penyuap para tersangka. Menurutnya, KPK juga perlu mengejar para pegawai pajak lain yang mungkin terlibat.

"Mengingat APA merupakan pejabat tinggi di Dirjen Pajak sehingga pihak yang ditengarai terlibat berpotensi lebih luas," ucapnya.

Egi mengatakan terdapat 165 perusahaan yang teridentifikasi sebagai pungutan pajak berpotensi tinggi. Namun, kata dia, hingga kini baru tiga yang diusut.

Egi juga meminta KPK menelusuri dugaan pencucian uang dan memeriksa pihak-pihak yang namanya tercatat dalam transaksi mencurigakan pada rekening Angin. Kasus-kasus korupsi yang menjerat Gayus Tambunan, Bahasyim Assifie, maupun Dhana Widyatmika, adalah puncak dari gunung es permasalahan korupsi pajak di Indonesia.

"Kini, APA juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap untuk merekayasa SKP. Belajar dari ketiga kasus tersebut, sudah sepantasnya penyidik segera menelusuri juga dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh APA," ujarnya.

Dia menilai skandal perpajakan perlu dijadikan perhatian serius. Sebab, pajak telah menjadi 'mainan' banyak pihak, bahkan terdapat pihak yang diduga membajak kebijakan guna mencari keuntungan.

Egi mengatakan dalam Undang-undung Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 terdapat penurunan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan (PPh Badan). Menurutnya, tarif pajak bagi wajib pajak badan kini dikenakan sebesar 22% dan akan menurun lagi menjadi 20% pada tahun 2022. Jumlah ini menurun dari tarif yang diatur dalam UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan sebesar 28%.

"Penurunan tarif ini patut dicurigai sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan. Pengaturan tersebut telah diusulkan dalam Omnibus Law cluster Perpajakan. Namun kemudian ketentuan itu 'disisipkan' dalam UU no 2/2020 ketika pandemi muncul. Omnibus Law cluster Perpajakan sendiri urung disahkan tanpa alasan yang jelas. Ini memunculkan dugaan kuat adanya upaya sistematis dari sejumlah pihak, dan semakin kuatnya pengaruh mereka dalam pengambilan kebijakan. Jika praktik ini dapat disebut bagian dari upaya mafia perpajakan, maka skandal perpajakan dan praktik mafia perpajakan mesti dibongkar seluruhnya," jelasnya.

"Jika telah terjadi suap berulang kali kepada pejabat pajak, maka sistem pengawasan internal yang berjalan saat ini gagal mencegah penyelewengan. Maka pada tataran tata kelola di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani perlu me-review kembali dan membenahi sistem pengawasan internal di DJP Kementerian Keuangan agar wilayah rawan suap di lingkungan DJP dapat dipetakan dan dibenahi," sambungnya.

Dia menyebut dengan pengusutan yang tersangkanya belum diumumkan KPK sepatutnya menjadi momentum untuk menuntaskan skandal perpajakan. Sebab, kasus yang ditengarai nilai suapnya mencapai Rp 50 miliar itu sangat mengkhawatirkan karena kembali menunjukkan adanya kongkalikong antara aparat perpajakan dan wajib pajak.

"Praktik lancung (palsu) itu telah menjadi rahasia umum namun proses hukum kerap tak serius untuk menuntaskan hingga ke aktor utamanya," katanya.