Round-Up

Din Vs Ngabalin soal Saran Jokowi Pecat Moeldoko

Tim detikcom - detikNews
Senin, 08 Mar 2021 20:31 WIB
Din Syamsudin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
Din Syamsuddin (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Din Syamsuddin menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Dia menilai Moeldoko jelas terlibat dalam acara yang diklaim kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang. Namun, saran itu ditepis oleh Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin.

Din Syamsuddin mempertanyakan apakah ada campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum tersebut. Moeldoko sebelumnya berkali-kali menyatakan jangan menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus KLB PD.

Jika Jokowi mengizinkan, menurut Din, patut ditelisik adanya intervensi pemerintah dalam kasus KLB PD. Namun, jika tidak, Din menyarankan Moeldoko dipecat.

"Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Morldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," ujar Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta ini.

"Jika beliau tidak pernah mengizinkan, maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," imbuh Din

Namun, Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta Din tidak ikut campur soal itu. Menurutnya, itu bukan urusan Din.

"Soal urusan nanti mau diangkat diberhentikan, itu bukan urusan kita, itu urusan presiden, nggak usah terlibat-terlibat, itu bukan urusan kalian," kata Ngabalin ketika dihubungi, Senin (8/3/2021).

Ali Mochtar Ngabalin Menyambangi JICTAli Mochtar Ngabalin Menyambangi JICT (Adhyasta/detikcom)

Lagi pula, menurut Ngabalin, keikutsertaan Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat itu urusan pribadi. Setiap orang, kata Ngabalin, berhak menentukan sikap.

Simak Video: Peserta KLB Demokrat Ungkap Sejumlah Kejanggalan Terpilihnya Moeldoko

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2