.webp)
Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Kepala KSP Moeldoko terkait acara yang diklaim kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang. PPP menilai parameter pemecatan itu ada di tangan Presiden Jokowi, bukan desakan dari pihak mana pun.
"Tentu memecat dari jabatan itu berdasarkan evaluasi atas kinerja. Nah, parameter itu ada di Presiden, bukan desakan dari siapa pun," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Senin (8/3/2021).
Menurut Awiek, isu KLB PD di Deli Serdang tidak berkaitan dengan Presiden Jokowi. Ia menyebut itu sebagai urusan internal Partai Demokrat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu urusan internal Partai Demokrat, dan tidak ada kaitan dengan Presiden Jokowi," ujarnya.
Secara khusus, Awiek menyampaikan keprihatinan mendalam terkait polemik KLB PD. Ia berharap masalah PD dapat segera diselesaikan.
"Sebagai sesama parpol kami merasa prihatin terhadap apa yang terjadi dengan teman-teman Partai Demokrat. Kami juga mengalami hal yang sama waktu itu," ujarnya.
"Mudah-mudahan apa dialami teman-teman Demokrat bisa segera selesai," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Din Syamsuddin mempertanyakan apakah ada campur tangan Presiden Joko Widodo dalam KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum tersebut. Moeldoko sebelumnya berkali-kali menyatakan jangan menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus KLB PD.
Jika Jokowi mengizinkan, menurut Din, patut ditelisik adanya intervensi pemerintah dalam kasus KLB PD. Namun, jika tidak, Din menyarankan agar Moeldoko dipecat.
"Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Morldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," ucapnya.
"Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," imbuh Din.
(hel/gbr)
