Berkacamata Hitam, AHY Tiba di Kemenkumham Sikapi KLB Deli Serdang

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 08 Mar 2021 11:00 WIB
Jakarta -

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tiba di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan. AHY beserta kader PD akan menegaskan keabsahan partai yang dipimpinnya itu usai digelarnya acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Pantauan detikcom, AHY yang berkacamata hitam tiba di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Senin (8/3/2021) pukul 10.35 WIB. Agus didampingi 34 Ketua DPD se-Indonesia serta ratusan pengurus PD.

AHY beserta rombongan mengenakan baju PD berwarna biru. Dua kotak box berisikan sejumlah dokumen yang dibawa PD tiba terlebih dulu di lokasi.

"Saya bersama sekjen PD dan segenap pimpinan dewan pimpinan pusat PD termasuk anggota DPR RI PD Komisi III. Dan yang spesial tentu karena saya hari ini didampingi oleh 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD mewakili seluruh ketua DPC dan kader PD di Indonesia, Aceh-Papua mereka pemilik suara yang sah," kata AHY kepada wartawan.

AHY menyampaikan dirinya akan menyerahkan surat keberatan kepada Menkum HAM Yassona Laoly terkait kegiatan yang diklaim KLB Deli Serdang. AHY meminta Yassona memutuskan KLB tersebut ilegal.

"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada menteri hukum dan HAM dan jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan agar Kemenkumham menolak dan menyatakan bahwa gerakan pengambilalihan kekuasaan atau kepemimpinan PD melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB tanggal 5 Maret di Deli Serdang sebagai kegiatan ilegal kegiatan, inkonstitusional kami sebut KLB abal-abal," ujarnya.

Seperti diketahui, KLB Partai Demokrat yang diklaim segelintir pihak sudah rampung dan memutuskan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu disebut akan didaftarkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan surat keputusan (SK).

Terkait kisruh KLB Deli Serdang ini, Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah akan memprosesnya secara hukum setelah ada laporan dari penyelenggara. Dasar penyelesaian kisruh Demokrat ini yakni UU Partai Politik dan AD-ART Partai Demokrat tahun 2020. Sejauh ini, kata Mahfud, AHY masih ketum PD.

(gbr/gbr)