Permasalahan sosial kemasyarakatan sangat komplek. Selain penduduknya beragam, karakter orangnya juga bermacam-macam. Salah satunya terjadi di Klaten, Jawa Tengah.
Hal itu diceritakan seorang warga, AS dalam email kepada detik's Advocate. Berikut surat lengkapnya:
Assalamu'alaikum waramatullahi wa barahkatuh,
Saya bersama beberapa tetangga mempunyai masalah perihal jalan keluar rumah menuju jalan umum.
Kronologinya sebagai berikut:
Untuk kepastian akses jalan keluar ke depan maka saya bersama warga tetangga yang letaknya di dalam meminta jalan keluar kepada tetangga yang mempunyai hak tanah di dekat jalan umum.
Setiap warga tetangga yang dilalui akses jalan keluar ke jalan umum sepakat memberikan tanahnya untuk jalan.
Posisi rumah kami satu sama lain saling berhadapan memanjang mulai dari ujung sampai akses jalan keluar jalan umum.
Akses jalan keluar posisinya di tengah antar rumah warga tetangga sampai jalan umum.
Jalan sudah ada tetapi masih menjadi satu Sertipikat Hak Milik (SHM) masing warga tetangga.
Semua berjalan lancar sesuai rencana. Jalan akses keluar menuju jalan umum akhirnya kami sepakat dibuat jalan permanen (dibetonisasi) dengan biaya dan tenaga gotong royong bersama.
Kesalahan kami adalah pemberian tanah untuk akses keluar tersebut tidak disertai bukti juga saksi perangkat desa atau dilegalkan di notaris.
Setelah kurang lebih 5 tahun berjalan permasalahan baru muncul:
Tetangga kami yang paling luar (dekat jalan) akan mengambil alih atau meminta kembali tanah yang sudah diberikan untuk jalan tersebut untuk dibangun rumah.
Menutup akses jalan keluar.
Akan mengganti akses jalan keluar yang lebih sempit yang letaknya di luar jalan gang yang sudah ada sehingga jalan gang dari dalam menjadi buntu dan tidak bisa digunakan lagi.
Yang menjadi pertanyaan saya adalah :
Apakah perbuatan tetangga saya tersebut melanggar hukum, mengingat tanah yang diberikan untuk jalan keluar sudah dibuat permanen ?
Apakah akses jalan keluar bersama tetangga ke jalan umum yang sudah menjadi jalan permanen bisa kami pertahankan sesuai fungsinya di mata hukum ?
Apakah perbuatan tetangga saya dibenarkan di mata hukum ?
Langkah apa yang seharusnya kami tempuh untuk mempertahankan status jalan tersebut ?
Atas perhatian dan jawabannya kami ucapkan terima kasih
Klaten, 15 Februari 2021
ttd
AS
Untuk menjawab masalah di atas, detik's Advocate menghubungi Anggota Dewan Penasihat Pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Rivai Kusumanegara.
Lihat juga video 'Tembok Pagar yang Memblokade Rumah Wisnu Dibongkar':
Simak jawabannya di halaman berikutnya.
