Soal Pulau Bidadari Kuncinya Tanggung Jawab Daerah

Jakarta - Persoalan Pulau Bidadari memang diluar perkiraan TNI bahwa pulau itu akan menimbulkan kerawanan. Sebab, pulau itu bukan termasuk pulau terluar atau terdepan yang perlu patroli. Persoalan tersebut kuncinya ada pada pihak aparat pemda setempat."Kalau yang berkembang sekarang ini, soal Pulau Bidadari. Itu kan pulau yang bukan wilayah terluar atau terdepan yang memiliki nilai eskalasi ancaman yang tinggi," kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto usai Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (27/2/2006).Oleh sebab itu, Pulau Bidadari menurut Panglima, bukan prioritas bagi TNI untuk berpatroli, sebab wilayah itu masih masuk wilayah Polres. "Justru kunci yangberperan banyak adalah aparat pemda, dalam mengawasi perizinan di daerah," jelasnya lagi.Memang diakui Panglima, aparatnya di sana pertama kali turun ke lapangan setelah menerima laporan dari masyarakat guna mengecek kebenaran informasi yangmasuk. Setelah itu proses selanjutnya dilakukan secara komprehensif antara aparat pemda, imigrasi, bea cukai dan polri."Itu seharusnya kunci ada di sana, karena wilayah itu memang yang bukan diprediksi menjadi potensi ancaman ke depan," tegas Panglima.Saat ini semua aparat setempat sedang menyelidiki kemungkinan Pulau Bidadari digunakan sebagai tempat kegiatan spionase. "Bisa saja itu dipakai untuk tempatkegiatan spionase dan sebagainya. Itulah yang sedang diselidiki oleh aparat setempat," ujar Panglima.Sementara mengenai pengamanan di wilayah perbatasan dari laporan yang masuk dalam Rapim TNI menurut Panglima, memang banyak pos-pos perbatasan yang belumada secara baik. Seharusnya ada ratusan atau puluhan, teryata hanya beberapa saja. Itupun kondisinya masih tidak layak. Contohnya di Kalimantan Timur, perbatasan NTT dengan Timur Leste dan Papua.Panglima menambahkan, KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso sudah berkoordinasi dengan Departemen Pertahanan guna mendapatan anggaran yang cukup guna membangun pos-pos perbatasan. "Dana itu nantinya akn digunakan untuk memperbaiki pos yang suda ada yang kurang layak dan menambah jumlahnya," urainya.Beberapa waktu lalu Menhan Juwono Sudarsono sempat mengatakan anggaran untuk pengamanan perbatasan sekitar Rp 700 miliar sampai Rp 800 miliar. (ahm/)