Kudeta Demokrat Lewat KLB Dinilai Jadi Momok Menyeramkan Semua Parpol

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Minggu, 07 Mar 2021 06:42 WIB
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.
Foto: KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut (ANTARA FOTO/Endi Ahmad)

"Lembaga netral dan keputusan politiknya kolektif kolegial bukan tergantung satu orang. Kinerjanya pun bisa diaudit dewan kehormatan. Selama kebasahan partai diserahkan ke Menkum HAM, selama itu pula pembegalan partai akan terus berulang. Karena pertarungan akhir di Menkum HAM," imbuhnya.

Mahfud Md menyebut pemerintah melihat peristiwa KLB Sumut merupakan persoalan internal PD. Sebab, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat.

Menurut Mahfud, KLB PD baru akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB sudah didaftarkan ke Kemenkum HAM. Jika hasil itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB PD di Sumut.

"Kasus KLB PD baru akan jd masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum HAM. Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasarkan UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilanlah pemutusnya. Dus, skrng tdk/blm ada mslh hukum di PD," kata Mahfud lewat akun Twitter resminya @mohmahfudmd, seperti dilihat detikcom, Sabtu (6/3).

Halaman

(rfs/jbr)