Menkum HAM Diminta Objektif soal Hasil KLB Sumut, Kredibilitas Dipertaruhkan

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Sabtu, 06 Mar 2021 17:01 WIB
SBY Vs Moeldoko: Perang Antar Pensiunan Jenderal
SBY dan Moeldoko (Foto: dok. 20detik)
Jakarta -

Kisruh Partai Demokrat (PD) belum menemukan ujungnya setelah hajatan politik kongres luar biasa (KLB) yang diklaim secara sepihak. Lantas bagaimana nasib Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terhadap Partai Demokrat selepas gelaran KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut)?

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai SK Menkum HAM akan lebih condong menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketum yang sah seusai KLB Demokrat. Hal ini, menurut Adi, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kongres V Demokrat di Jakarta.

"Kalau mengacu AD/ART 2020 Jakarta yang menetapkan AHY sebagai Ketum Demokrat, tentu SK Menkum HAM cenderung ke AHY dan KLB Deli Serdang inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat sesuai AD/ART," kata Adi kepada wartawan, Sabtu (6/3/2021).

Namun Adi melihat SK Menkum HAM sulit ditebak ketika ada kisruh partai politik yang terbelah. Ada faktor yang membuat SK Menkum HAM berubah arah dari dugaan publik.

"Tapi kan alasan legal formal semacam ini sering kali musnah. Ada faktor lain yang jauh lebih dominan yang tak bisa diakses logika biasa seperti 'unsur politik' yang membuat SK Menkum HAM sukar ditebak berbelok arah tak seperti dugaan publik," ujarnya.

Oleh sebab itu, Adi menilai Menkum HAM perlu objektif melihat kisruh Partai Demokrat seusai KLB Demokrat di Deli Serdang. Pemerintah, kata Adi, diuji kredibilitasnya kali ini menentukan sikap soal Partai Demokrat.

"Dalam konteks inilah, publik berharap pemerintah melalui Menkum HAM objektif melihat persoalan konflik Demokrat dengan jernih, rasional, transparan, dan objektif. Ini soal pertarungan kredibilitas pemerintah," imbuhnya.

KLB Demokrat di Deli Serdang memutuskan Kepala KSP Moeldoko menjadi ketua umum. Partai Demokrat pun berang dan meminta pemerintah turun tangan dengan tidak memberikan pengesahan dan legitimasi. Menko Polhukam Mahfud Md kemudian merespons dan menyebut pemerintah tak campur tangan.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2