Mahfud Hendak Panggil 2 Pihak Sebelum Ada KLB PD, tapi Waktu Sudah Mepet

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 06 Mar 2021 14:32 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md berdialog dengan perwakilan buruh se-Jatim. Mahfud berjanji kritik dari buruh dijadikan catatan rancangan peraturan pemerintah (PP). (YouTube Kemenko Polhukam RI)
Menko Polhukam Mahfud Md (YouTube Kemenko Polhukam RI)
Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan sudah menerima surat dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menghentikan Kongres Luar Biasa (KLB) PD yang disebut ilegal. Surat diterima Mahfud pada sore hari menjelang KLB PD digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Surat dari AHY memang ada. Saya terima Kamis sore, setengah hari menjelang KLB," kata Mahfud saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud menjelaskan tidak sempat memanggil kedua pihak lantaran waktu sudah mepet dengan waktu digelarnya KLB Demokrat di The Hill Hotel and Resort di Sibolangit, Deli Serdang.

"Jadi pada waktu itu sudah sangat pendek waktunya, sehingga kita tak ada waktu untuk memanggil kedua pihak. Kita tahunya juga sangat dadakan. Jadi kita tekankan pada sisi keamanannya dulu," ujarnya.

Mahfud mengatakan hingga saat ini tidak ada permasalahan hukum di tubuh PD. Sebab, kata Mahfud, pemerintah belum menerima permohonan perubahan status hukum setelah KLB PD digelar.

"Bagi pemerintah, sampai sekarang tidak ada masalah hukum di Partai Demokrat, karena belum ada selembar permohonan perubahan status hukum," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menyurati Menko Polhukam Mahfud Md, Menkum HAM Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. PD menyurati agar ketiganya menghentikan KLB yang disebut ilegal.

"Menyikapi perkembangan situasi yang makin memburuk, ditandai oleh upaya penyelenggaraan KLB ilegal, pada hari Kamis, 4 Maret 2021, Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam," kata Kepala Bamkostra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jumat (5/3).

Herzaky mengatakan seluruh ketua DPD dan DPC Demokrat sudah menandatangani surat pernyataan menolak KLB dan solid mendukung kepemimpinan AHY. Atas dasar hal itulah, PD meminta Mahfud Md hingga Yasonna Laoly menghentikan penyelenggaraan KLB itu.

KLB PD versi Sumatera Utara telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketum PD. Moeldoko, yang datang ke arena, memberi sambutan berapi-api di hadapan peserta. Gaungan 'Moeldoko Presiden 2024' pun menggema dalam sela-sela Moeldoko memberikan sambutan perdananya sebagai Ketum PD versi KLB.

"Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk bersama-sama berjuang untuk meraih kembali kejayaan Demokrat!" kata Moeldoko di lokasi KLB, The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Jumat (5/3).

"Tidak ada yang tertinggal. Semua kita bersatu padu, kita ajak semuanya. Ini adalah rumah besar kita bersama," imbuh Moeldoko.

Simak video 'Pernyataan Lengkap SBY Usai Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB':

[Gambas:Video 20detik]



(zap/jbr)