Cari Salinan Keppres Rudolf, DPRD Sumut Dikerjai Depdagri

Jakarta - DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyayangkan sikap Depdagri yang tidak kunjung memberikan salinan Keppres pelantikan Wagub Sumut Rudolf Pardede sebagai penjabat gubernur. DPRD malah dipingpong sana-sini.Padahal DPRD harus mengetahui dan memiliki secara langsung Keppres itu sebelum pelantikan dilakukan.Sebelumnya Mendagri M Ma'ruf telah mengirim surat telegram pada 16 Februari 2006 dan meminta DPRD Sumut menjadwalkan pelantikan Rudolf sesuai Keppres Nomor 27/M/2006 tanggal 28 Februari 2006."Namun anehnya, perintah itu tidak melampirkan Keppres itu sendiri," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut Ali Jabar Napitupulu yang ditemani rekannya Japorman Saragi dan Ketua DPRD Abdul Wahab Ali Munte di Gedung Depdagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (27/2/2006).Ali Jabar menjelaskan, DPRD sudah 3 kali berkunjung ke Depdagri untuk menanyakan salinan Keppres tersebut.Karena tidak kunjung diberikan, padahal rapat pimpinan DPRD telah digelar sebanyak dua kali, maka DPRD Sumut mendatangi Mendagri untuk mendapatkan salinan Keppres tersebut.Ali Jabar menceritakan, minggu lalu ketua DPRD sudah menemui Mendagri, namun Mendagri tidak membacakannya. Lalu Mendagri melalui Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman meminta DPRD Sumut untuk menghubungi Setneg agar mendapatkan salinan tersebut. Bahkan oleh Sekjen telah dibuat surat agar Setneg menemui DPRD Sumut.Senin pagi tadi, DPRD Sumut kemudian menemui Kasubag TU Setneg Sari. Namun Sari mengatakan, salinan Keppres pelantikan bukan dikeluarkan Setneg, tapi dari Seskab. "Ini dibuktikan dengan kode itu sendiri. Kalau dari Seskab kodenya M, sedangkan kalau Setneg kodenya B," ujar Ali.Perlakuan yang sama harus dihadapi tiga orang ini berkunjung ke Seskab. Surat salinan pun tidak kunjung didapat. Karena itu DPRD kembali ke Mendagri untuk melaporkam hal ini."Inilah proses yang kita lalui. Jadi DPRD Sumut itu dibola-bola oleh Mendagri. Itulah brengseknya administrasi negara ini," cetus Ali dengan nada tinggi.Ali kemudian mempertanyakan permainan apa yang sedang digelar sehingga mereka diperlakukan seperti itu. "Apakah mereka ingin Sumut kacau. Janganlah pusat (pemerintah pusat) memancing kami untuk marah," katanya.Sebab ia tahu persis tidak mungkin Mendagri tidak tahu salinan itu, karena justru Mendagri yang mengarahkan mereka untuk mencari surat salinan itu ke Setneg. "Kami bukannya menolak Rudolf, tapi meragukan suratnya. Ke dunia mana pun surat tersebut akan kami kejar," tandas dia. (umi/)