.webp)
Pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat se-Bali memastikan tidak ada kader yang berangkat mengikuti acara yang diklaim sebagai kongres luar biasa atau KLB Demokrat di Sumatera Utara (Sumut). Penegasan ini disampaikan pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat Bali usai melakukan rapat koordinasi daerah (rakorda).
"Tapi yang jelas seluruh jajaran pengurus provinsi Demokrat dan kabupaten/kota kami monitor pergerakannya memang tidak ada yang berangkat ke Medan. Sebagaimana info bahwasanya di Medan itu diselenggarakan KLB ilegal Partai Demokrat," kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta usai rakorda di Sekretariat DPD Partai Demokrat Bali, Jumat (5/3/2021).
"Kami pastikan bahwasanya jajaran pengurus provinsi Bali maupun kabupaten/kota semuanya hari hadir di Bali. Posisi share loc-nya ada di Bali. Jadi tidak ada pergerakannya ke Medan. Itu yang kami pastikan," imbuh Mudarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan Partai Demokrat Bali kompak dan tidak ada pergerakan ke acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat. Jika ada orang luar yang menggunakan atribut Partai Demokrat Bali untuk mengikuti KLB, Mudarta mengancam akan melakukan gugatan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Menurut Mudarta, KLB bisa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Namun DPP Demokrat kini masih kompak mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum.
KLB bisa diadakan jika diajukan sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh DPD yang ada. Sedangkan 34 Ketua DPD di seluruh Indonesia hingga saat ini, kata Mudarta, kompak mendukung AHY.
KLB Demokrat juga mesti diusulkan oleh minimum 50 persen ketua DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia. Jumlah DPC seluruh Indonesia yang mencapai 514 hingga kini 100 persen kompak mendukung AHY.
"Sehingga ketika ada berita bahwasanya ada kongres luar biasa yang digelar itu, kami pastikan abal-abal. Jadi zaman sekarang itu adalah KLB hoax. Dan kongres luar biasa diajukan DPD itu 2/3 dan 50 persen DPC, mesti harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Pak SBY," terang Mudarta.
Karena itu, Mudarta menegaskan bahwa KLB tersebut 100 persen tidak memenuhi unsur sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat. AD/ART ini telah mendapat pengesahan dari negara melalui Menteri Hukum dan HAM.
"Jadi itu kami bahas tadi dalam forum rapat korda. Bahwasanya kader Demokrat seluruh Bali tetap tenang, tetap sabar. Ini mereka adalah berusaha untuk mengganggu kekompakan Partai Demokrat, mengganggu kehormatan. Mereka-mereka itu adalah sakit hati, kemungkinan sakit hati. Yang namanya sakit hati itu ya apa saja bisa," kata dia.
(gbr/gbr)
