Boyamin MAKI Datangi KPK, Bawa Laporan Dugaan Penyimpangan Pajak Rp 1,7 T

Farih Maulana Sidik - detikNews
Jumat, 05 Mar 2021 15:36 WIB
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendatangi KPK siang ini. MAKI hendak melaporkan dugaan penyimpangan pajak sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga juga berkaitan dengan proses penyidikan terkait suap puluhan miliar yang tengah diusut oleh KPK.

"Saya datang ke KPK hendak melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicekal oleh KPK, yang saat ini diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dengan wajib pajak," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (5/3/2021).

Boyamin mengaku mendapatkan data dengan orang yang sama yang tengah diusut KPK terkait dugaan suap di Ditjen Pajak. Menurutnya, data penyimpangan pajak Rp 1,7 triliun itu terjadi dalam kurun 2017-2018.

"Di mana ada perusahaan besar yang menunggak pajak Rp 1,7 triliun dan kemudian nampaknya tidak kooperatif sampai pada posisi tertentu Menteri Keuangan menerbitkan izin untuk disandera untuk 3 orang, komisaris utama, direktur utama, dirut, atau kemudian direktur di bawahnya," ucapnya.

"Inisialnya DS, Dirut WW, terus AT, nah kemudian yang disandera hanya satu orang DS, bukan memegang saham tapi jabatannya komisaris utama," tambahnya.

Boyamin membeberkan kronologi peristiwa dugaan penyimpangan pajak sebesar Rp 1,7 triliun. Berikut ini kronologi yang disampaikan Boyamin:

1. Bahwa berdasar surat Menteri Keuangan RI pada tanggal 19 Juni 2019 Nomor SR-383/MK.03/2017 telah memberikan izin melakukan penyanderaan terhadap DS, AT, dan WW selaku Komisaris dan Direksi PT. IPL dikarenakan menunggak pembayaran pajak sebesar Rp 1,7 triliun;

2. Bahwa atas dasar surat izin penyanderaan dari Menkeu tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit telah melakukan penyanderaan terhadap DS yang dititipkan di Lapas kelas II A Salemba dengan dibuatkan Berita Acara Penyanderaan yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Erwin Mahardika Kusuma dan Tomson Sinurat sebagaimana tertuang Berita Acara Penyanderaan Nomor : BA-11/WPJ.21/KP.07/2017;

3. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, DS telah dilepaskan dari Penyanderaan di Lapas klas II A Salemba berdasar Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit Nomor: S-3418/WPJ.21/KP.07/2018 tertanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Eko Budihartono dengan alasan Penanggung Pajak dilepas berdasar pertimbangan tertentu dari Menkeu;

4. Bahwa DS berupaya lepas dari penyanderaan dengan cara membayar Rp 15 M pada tanggal 20 Desember 2017, atau satu minggu setelah disandera (gijzeling) dan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia membayar dengan seluruh harta kekayaannya sesuai dengan nilai di SPT Pribadi. Berdasar Peraturan Dirjen Pajak nomor PER/03/PJ/2018 tertanggal 23 Januari 2018, DS pada tanggal 24 Januari 2018 dilepas dari sandera;

5. Bahwa DS sebagai Komisaris Utama yang tidak memiliki saham sama sekali namun justru yang di sandera (gijzeling), sedangkan Direktur Utama dan Direktur lainnya yang sama-sama mendapat izin di sandera/gijzeling tidak dilakukan sandera;

6. Bahwa selain itu terdapat fakta DS masuk Lapas Salemba tanggal 13 Desember 2017, membayar Rp 15 M pada tanggal 20 Desember 2017, kemudian diduga dibantarkan di Rumah Sakit AW pada tanggal 22 Desember 2017 hingga sampai tanggal 24 Januari 2018 kembali ke Lapas Salemba hanya untuk tanda tangan dan ambil barang-barangnya untuk pulang rumah;

7. Bahwa DS dilepaskan pada tanggal 24 Januari 2018, sehari sejak terbitnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER/03/PJ/2018 pada tanggal 23 Januari 2018, hal ini nampak tidak wajar apabila dibandingkan dengan syarat-syarat untuk pembebasan sandera pajak dengan pertimbangan Menkeu adalah dibutuhkan waktu 39 hari dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Menyerahkan harta kekayaannya atau membayar sejumlah uang.
- KKP Pratama membuat surat rekomendasi pembebasan sandera ke kanwil pajak.
- Kanwil Pajak berkirim surat ke Direktur Pemeriksaan dan Penagihan .
- Direktur Pemeriksaan dan Penagihan berkirim surat ke Dirjen pajak.
- Dirjen Pajak berkirim surat ke Menteri.
- Menteri membuat Disposisi ke Sekjen Kemenkeu.
- Sekjen Kemenkeu meneruskan ke Biro hukum, Kepala bagian pajak dan pabean, Kepala Sub Bagian Pajak untuk dibuatkan konsep surat Pelepasan Sandera.
- Setelah mendapat surat Pelepasan Sandera dari Kemenkeu maka selanjutnya Tersandera dilepaskan dari tempat penitipan (lapas/rutan ).
- Untuk memenuhi semua proses tersebut secara normal diperlukan waktu 39 hari kerja.

Boyamin menyebut bahwa hingga saat ini tagihan pajak senilai Rp 1,7 triliun dari PT IPL diduga belum tertagih sepenuhnya (diduga baru terbayar Rp 15 miliar dari DS). Atas tidak terbayarnya kewajiban pajak tersebut diduga tidak dilakukan penyanderaan terhadap AT dan WW.

"Sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi atas peristiwa tersebut. Bahwa semua proses dugaan penyimpangan penagihan pajak Rp 1,7 triliun tersebut diduga terkait dengan AP yang saat itu diduga menduduki jabatan eselon II setingkat Direktur pada Ditjen Pajak dan AP saat ini dicekal KPK terkait dugaan penerimaan suap puluhan miliar dari wajib pajak," katanya.

"Maka dari itu kami minta ke KPK untuk menjauhkan jangkauannya, melakukan penyelidikan, membuat penyelidikan baru atas dugaan penyimpangan, penyimpangan, karena tidak tertagih akan menimbulkan kerugian negara," pungkasnya.

(fas/gbr)